MANTAN staf khusus era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief memaparkan sejumlah temuan terkait KTP palsu yang dikirim dari Kamboja ke Indonesia.
Andi Arief membuka seluruh temuan tersebut melalui akun Twitter-nya @andiariefaa.
Melalui akun media sosialnya tersebut, Andi Arief pada 5 Februari lalu berkicau :
“Saya dulu komisaris PT Post. Kawan saya banyak. Mereka menunjukkan bukti kiriman FedEX dari Kamboja isinya KTP/NPWP palsu.Segera selidiki.
Pada Senin, 6 Februari, Andi Arief kembali berkicau :
“Menurut Pegawai Fedex, kiriman KTP dari Kamboja ditangkap petugas bea cukai Jumat dinihari lalu, tujuan pengiriman juga jelas. KTP #banyak yang beredar di media itu hasil tangkapan kiriman melalui FedEx berasal dari kamboja, tujuan pengiriman warga di Jakut,” kicaunya.
Masih di tanggal yang sama, Andi Arief menulis kicauan lagi :
“Kalau Depdagri, Bawaslu, KPU tidak menindaklanjuti KTP #banyak ini, tugas rakyat dalam pilkada nanti awasi penggunaan E KTP etnis tertentu,”.
Pada 7 Februari 2017, Andi Arief kembali berkicau :
“Saya perjelas, ini bukti pengiriman melalui FedEx KTP #banyak berasal dari Kamboja, tujuan jakarta. Saya menyarankan Depdagri, KPU dan Bawaslu seger temui pihak Fedex dan bea cukai bandra. Gampang lakukan penyelidikan”.
“Untuk kepentingan negara, Depdagri, KPU dan Bawaslu jangan malu menganulir pernyataan KTP ganda adalah hoax. selidiki ke bandara, gampang”.
Dalam kicauannya, Andi Arief mengatakan telah mengerti konsekuensi hukum jika menyebar hoax.
“Saya paham betul dan mengerti konsekuensi hukum apa jika saya menyebar hoax. Kapan saja polisi bisa menciduk saya jika saya menyebar hoax”.
Selanjutnya, Andi Arief kembali berkicau :
“Saya mendengar mendagri sudah mendapatkan info valid bahwa KTP #banyak yang beredar beberapa hari ini memang ada, bukan hoax. Alhamdulillah”.
“Karena KTP #banyak faktanya ada dan faktanya dari Kamboja, tentu ini harus diantisipasi di pilkada atau kepentingan lain di luar pilkada. Penggunaan E KTP pada Pilkada harus betul-betul diawasi, tidak bisa KPU dan Bawaslu mengabaikan fakta kuat di lapangan yang ditemukan.
“Penggunaan E KTP pada Pilkada harus betul-betul diawasi, tidak bisa KPU dan Bawaslu mengabaikan fakta kuat di lapangan yang ditemukan. Dimana barang bukti KTP #banyak?. Menurut kawan saya di Fedex, diserahkan ke Kasi Penindakan Bea Cukai Soekarno Hatta..Bapak Said namanya”.
