PENYIDIK dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menyelisik dugaan Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menggadaikan kantor bupati dan Mes Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Sekali lagi, kami nanti akan menyelisik lebih lanjut, akan mengkaji, apakah mungkin sebuah kantor yang merupakan aset dari negara itu dijaminkan kepada bank untuk sebuah kredit,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Minggu (16/4/2023).
Muhammad Adil diduga menggadaikan kantor pemerintah daerah demi mendapatkan dana Rp100 miliar dari bank pada 2022. Ghufron mengatakan, KPK bakal mendalami pola peminjaman dana itu.
“Karena kalau kemudian asetnya aset negara, apapun aset daerah itu tidak mungkin kemudian seandainya prestasi atau pun seandainya macet kemudian di akan disita, dan akan dilelang itu tidak mungkin,” kata Ghufron.
Muhammad Adil diduga menggadaikan Kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti, Riau, senilai Rp100 miliar ke Bank Riau Kepri pada 2022. Uang tersebut diklaim digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Meranti.
Dari total Rp100 miliar, pihak bank baru mencairkan 59 persen atau sejumlah Rp59 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menanggung semua utang itu dengan cicilan ke bank tiap bulan Rp3,4 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menerima suap senilai Rp 1,4 miliar dari perusahaan travel umrah. Uang suap itu diterima Adil setelah membantu memenangkan proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Sekitar bulan Desember 2022, MA (Adil) menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN (Fitria Ningsih) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 7 April 2023 malam.
(ham/liputan6com)
