PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) berharap proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) bisa masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun anggaran 2024.
Untuk itu, Pemprov Kepri kembali mengusulkan pembangunan jembatan Batam-Bintan kepada pemerintah pusat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Misni.
“Usulan pembangunan Jembatan Batam-Bintan bertujuan mendukung proyek prioritas strategis nasional atau Major Project dalam RKP 2024,” kata Misni dikutip dari Kompas.com, Kamis (18/5/2/23).
Menurut Misni pembangunan Jembatan Batam-Bintan perlu direalisasikan seiring makin meningkatnya arus barang dan jasa antara kedua pulau, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan.
Pembangunan jembatan ini diyakini mampu mendukung perkembangan perekonomian khususnya di sektor industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, dan perikanan di dua pulau itu. Sekaligus dapat menjadi pemicu berkembangnya kawasan baru di sepanjang koridor jembatan Batam-Bintan.
“Oleh karena itu, Batam dan Bintan membutuhkan infrastruktur penghubung yang memadai, seperti jembatan,” ucap Misni.
Misni melanjutkan Pemprov Kepri pada tahun ini mengusulkan total 23 proyek strategis ke pemerintah pusat, termasuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
Proyek-proyek dimaksud tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepri, meliputi Tanjungpinang, Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Anambas.
“Seluruh proyek yang kami usulkan sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dibahas oleh kementerian/lembaga terkait,” ujar Misni.
Misni merinci usulan proyek strategis Pemprov Kepri tahun 2023, antara lain penyediaan air baku DAS Kawal tahap II (pipa transmisi), pembangunan instalasi pengolahan air minum SPAM regional Pulau Bintan, penyediaan air minum perpipaan berbasis masyarakat Tanjungpinang.
Kemudian, pembangunan pelabuhan penyeberangan Roro Midai, pembangunan fly over simpang Kabil Kota Batam, pembangunan pelabuhan terpadu Kabupaten Natuna, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu, pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3, dan akses KEK Galang Batang I.
Selanjutnya, pembangunan ruas jalan simpang Sialang – Simpang Pengudang Kilometer 46, pembangunan ruas jalan Lintas Barat di Kabupaten Bintan, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, pengembangan kawasan cabe di Kabupaten Bintan dan Kota Batam, proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
Ada juga pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri bagi tenaga pendidik atau guru, peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Provinsi Kepri, pemberdayaan industri kecil dan menengah dalam rangka penerapan Making Indonesia 4.0, fasilitasi konsultasi/pendampingan hak kekayaan intelektual, pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM, konsultasi bisnis dan pendampingan, jasa sewa cloud server, serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.
“Harapannya dapat segera terealisasi untuk mendukung percepatan pembangunan dan ekonomi daerah maupun nasional,” kata Misni.
Secara terpisah, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, optimistis khusus proyek jembatan Batam-Bintan mulai dibangun 2024, menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU.
“Insya Allah, mudah-mudahan awal tahun depan sudah dilelang pemerintah pusat. Kita doakan bersama,” kata Ansar.
Ansar menyebut proses pembangunan jembatan Batam-Bintan tinggal menunggu penyelesaian kegiatan soil investigasi atau penyelidikan tanah, yang merupakan metode penentuan stratigrafi dan sifat fisik tanah yang akan menjadi tempat dibangunnya konstruksi tiang jembatan tersebut.
Sementara itu, masalah pembebasan lahan pembangunan jembatan Batam-Bintan diklaim sudah selesai yang ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Pemprov Kepri.
“Tahun ini, kami masih fokus merampungkan soil investigasi. Durasi pekerjaannya sekitar tujuh bulan, dengan total anggaran sebesar Rp68 miliar dari APBN,” sebut Ansar.
(*/pir)
