KOMISI VI DPR Indonesia resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam. Pembentukan ini bertujuan untuk menjadikan Batam sebagai salah satu pusat investasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengungkapkan ambisi besar ini dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR RI, rabu (19/2/2015) kemarin.
“Batam harus menjadi tujuan pembangunan yang mampu bersaing dengan Singapura dalam hal industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Panja BP Batam, yang baru saja dibentuk, telah mengadakan rapat internal untuk merancang langkah-langkah ke depan. Selain itu, panja ini juga membuka posko aduan untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha, yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan atau sengketa tanah di Batam.
“Komisi VI memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi. Kami ingin mendengar langsung dari mereka agar bisa mencari solusi yang efektif,” lanjut Andre.
Pembentukan Panja ini tidak terlepas dari banyaknya keluhan yang diterima Komisi VI terkait kendala birokrasi dalam membuka usaha di Batam. Menurut Andre, berbagai aduan ini menunjukkan bahwa Batam belum sepenuhnya memenuhi cita-cita sebagai pusat industri yang kompetitif.
“Sangat banyak laporan yang kami terima mengenai kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha. Kami ingin memastikan bahwa Batam bisa berfungsi secara optimal dan menyelesaikan permasalahan yang ada,” tambahnya.
Sebelum memulai tugasnya, Panja BP Batam akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait dan melakukan pertemuan dengan para pakar serta pejabat pemerintah untuk mendapatkan masukan yang diperlukan. Andre menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil Panja harus mendapatkan izin dari pimpinan DPR.
Panja juga berencana mengundang kementerian terkait seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta kementerian lainnya yang berhubungan dengan investasi dan industri untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Andre mengajak pelaku usaha untuk tidak ragu melaporkan permasalahan mereka ke Komisi VI DPR.
“Kami sangat terbuka dan siap mendengarkan semua informasi dan aduan yang masuk. Ini adalah kerja panjang, dan kami akan mengadakan pertemuan terbuka bagi pihak-pihak yang ingin memberikan masukan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya mereka, Panja BP Batam juga akan melakukan kunjungan lapangan untuk mendalami permasalahan yang dihadapi secara langsung. Andre menekankan bahwa kerja Panja tidak hanya akan terbatas pada rapat di kantor, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat.
“Dengan pembentukan Panja ini, kami berharap dapat mengurai dan menyelesaikan masalah, serta memberikan solusi yang konkret kepada BP Batam dan pemerintah. Tujuan akhir kami adalah mewujudkan cita-cita awal pembentukan Batam sebagai pusat investasi yang sukses,” tutup Andre.
(ham)
