REALISASI pendapatan Pemerintah Kota Batam pada triwulan III tahun 2017 baru mencapai 87 persen.
“Ada beberapa capaian yang belum memenuhi target. Yang paling mempengaruhi BPHTB, PBB. Dan itu berkorelasi positif dengan eskalasi yang terjadi saat ini. IPH (izin peralihan hak) pengaruhi BPHTB, BPHTB pengaruhi PBB,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai paripurna di Kantor DPRD Batam dilansir dari media center Batam.
Amsakar mengakui capaian 87 persen itu merupakan angka yang cukup berat bagi Pemko Batam. Oleh karena itu, tiga bulan terakhir ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diharapkan bisa bekerja maksimal.
“Triwulan empat beberapa OPD teknis kita harapkan betul-betul dapat full melakukan peningkatan capaian. Harapan kami kisaran 95 persen dapat dikejar,” katanya.
Menurut Amsakar, bila capaian akhir tidak seperti yang diharapkan, ada kemungkinan pembayaran kegiatan tahun 2017 dilakukan pada 2018 mendatang. Tapi bila target minimal 95 persen terpenuhi maka beberapa kegiatan tidak harus dibayar tahun depan.
Selain PBB dan BPHTB, realisasi retribusi parkir juga tergolong rendah. Dari enam jenis pendapatan yang dikelola Dinas Perhubungan, hanya parkir yang tidak mencapai target. Pendapatan lainnya, seperti uji kir, melebihi target yang dibuat sebelumnya.
“Masih ada Rp 1 miliar yang harus kita kejar. Baru Rp 5 miliar tercapai dari target Rp 6 miliar. Ini dikatakan karena baru selesai pemetaan (titik parkir),” ujarnya.
(*)
