KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kembali menetapkan syarat terbaru untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang ingin masuk ke Indonesia.
Aturan terbaru tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi covid-19, sebagai tindak lanjut SE Satuan Tugas Penanganan covid-19 Nomor 9 Tahun 2022.
“Surat Edaran Nomor 20 yang kami terbitkan, menyesuaikan dengan edaran yang diterbitkan oleh Satgas Covid awal Maret, maka SE Nomor 13 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, melalui keterangan resmi, Senin (7/3/2022).
Novie menjelaskan, dalam SE Nomor 20 tersebut, PPLN dapat memasuki wilayah Indonesia, melalui tujuh pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri, yakni Bandara Soekarno Hatta di Banten, Bandara Juanda di Sidoarjo Jawa Timur, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali.
Kemudian, Bandara Sam Ratulangi di Manado, dan Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Nusa Tenggara Barat, serta dua pintu masuk di Provinsi Kepri, yakni Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang.
PPLN diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah.
Khusus PPLN yang memasuki wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus dengan mekanisme sistem bubble.
PPLN yang akan memasuki wilayah Indonesia juga wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan.
Warga Negara Indonesia (WNI) PPLN yang belum mendapat vaksin akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif.
Sedangkan, Warga Negara Asing (WNA) PPLN yang belum mendapat vaksin akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif.
Novie juga mengatakan ketentuan yang harus dipenuhi PPLN, yaitu menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi selama menetap di Indonesia, dan khusus WNA PPLN.
Kemudian, melampirkan visa kunjungan singkat atau izin masuk sesuai peraturan perundangan, dan bukti kepemilikan asuransi kesehatan minimal senilai US$25 ribu, yang mencakup pembiayaan penanganan covid-19.
Adapun ketentuan untuk melakukan tes RT-PCR kedua dan wajib melaporkan hasil tesnya kepada petugas KKP di area wilayah masing-masing, dengan ketentuan pada hari keenam karantina untuk PPLN yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam, dan hari ke-3 karantina untuk pelaku PPLN yang melakukan karantina dengan durasi 3 x 24 jam.
Setiap PPLN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, setiap operator moda transportasi di pintu masuk (entry point) juga diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
(*)
sumber: CNNIndonesia.com
