Dukung PEN, Pemerintah Pererat Hubungan Bilateral dengan Eropa

PEMERINTAH Indonesia berinisiatif untuk mempererat jalinan kerjasama dengan negara-negara di Eropa. Langkah ini diperlukan untuk menjamin pemulihan ekonomi nasional (PEN) berjalan secara optimal.

“Negara-negara Eropa sudah lama menjadi rekan Indonesia, dan telah tercipta kekuatan, inovasi, dan kreativitas, bahkan ketahanan ketika dihadapkan pada tantangan dan krisis saat ini. Pemerintah senantiasa mengambil kembali langkah-langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan mitra di Eropa,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini lewat siaran pers-nya.

Seperti kebanyakan negara di Eropa, Indonesia juga menerapkan kebijakan efektif untuk menghindari tekanan ekonomi, mendukung pemulihan ekonomi, dan menahan perluasan pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan bahwa ada tanda-tanda positif pemulihan ekonomi pada tahun lalu yang ditandai dengan positifnya pertumbuhan ekonomi pada Kuartal 4 yaitu 5,02 persen dan keseluruhan 2021 adalah 3,69 persen (yoy). Sementara, pertumbuhan ekonomi di 2022 diperkirakan akan meningkat sekitar 5,0 persen hingga 5,5 persen.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong pertumbuhan positif pada sektor konsumsi, aktivitas manufaktur, investasi dan ekspor. Demikian pula dari sisi penawaran, hampir semua sektor tumbuh positif sebagai respon dari peningkatan permintaan.

Di bidang perdagangan, tahun lalu Indonesia berhasil meraih surplus perdagangan sebesar US$ 35,3 miliar, terutama dari komoditas unggulan siklus super. Indonesia juga telah berhasil mencapai US$ 31,6 miliar dalam Foreign Direct Investment (FDI), di mana sekitar US$ 2,4 miliar berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa (UE), dan Purchasing’s Manager Index berhasil menyentuh angka 53,7 poin yang menunjukkan level ekspansif.

Indonesia juga telah membuat kemajuan luar biasa dalam reformasi struktural dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi, serta menambah efisiensi dan kejelasan peraturan.

Selain itu, untuk mempercepat investasi, Indonesia merumuskan kembali Daftar Prioritas Investasi yang didukung dengan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), termasuk membentuk Indonesian Investment Authority (INA) untuk membiayai proyek infrastruktur.

“Kami berharap berlakunya CEPA Indonesia-EFTA tahun lalu dan berakhirnya negosiasi CEPA Indonesia-UE lebih awal akan semakin memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kita,” ujarnya.

Indonesia pun sangat berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29 persen melalui upaya sendiri (atau bisnis seperti biasa), dan 41 persen dengan dukungan internasional di 2030. Target Indonesia adalah mencapai Net Zero Emission maksimal pada 2060.

Terkait model kerangka ekonomi sirkular hijau dan biru, Indonesia saat ini sedang mengembangkan proyek infrastruktur menggunakan teknologi bersih terbarukan di sejumlah bidang seperti transportasi dan pembangkit listrik.

Dalam perjalanan menuju pemulihan ekonomi global yang kuat, dialog inklusif dan tekad global yang berorientasi merespon secara terkoordinasi dalam mengatasi krisis saat ini dan masa depan, harus selalu diutamakan.

“Kesimpulannya, kredensial ekonomi Indonesia menawarkan banyak peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Eropa, sehingga saya mengundang pelaku bisnis Eropa untuk berinvestasi di Indonesia,” tutup Menko Airlangga (leo).