DI saat mayoritas masyarakat menolak, Partai Golkar dan PKB masih terus bergerilya agar wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga dua tahun bisa terlaksana.
Sejumlah elite Partai Golkar yang dipimpin langsung Ketua Umum Airlangga Hartarto, pada Kamis (10/3) siang, bertandang ke markas DPP Partai NasDem di Cikini, Jakarta Pusat.
Sempat ada bantahan bahwa pertemuan itu bakal membahas penundaan pemilu. Namun Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berbicara sebaliknya.
Paloh mengakui dalam kunjungan itu kedua partai sempat membahas wacana penundaan pemilu. Dia mempersilakan dan menghargai jika ada partai yang memperjuangkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Namun, dia menegaskan partainya tetap pada keputusan awal untuk menolak. “Ya tadi terus terang saja kami mendiskusikan hal itu (wacana penundaan Pemilu 2024). Kita berbicara dari berbagai perspektif yang ada,” kata Paloh.
Dikonfirmasi soal dukungan Golkar terhadap usulan itu, Airlangga tak mengungkap jelas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024. Ia menyebut pihaknya masih berkomunikasi dengan para pimpinan partai lain di DPR.
Dia pun berharap agar semua ketua umum partai bertemu membahas kelanjutan wacana itu. Menurut dia, langkah itu perlu dilakukan sebab Indonesia menganut sistem musyawarat mufakat dalam berpolitik.
“Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai, dan kita ini bukan keputusan model Barat, tapi model Indonesia masyarakat untuk mufakat,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengaku fraksinya di MPR bakal mengundang para pakar untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Pihaknya akan mengundang para pakar, baik yang pro maupun kontra agar wacana penundaan pemilu dibahas secara ilmiah.
Menurut dia, hal itu lumrah dilakukan guna mengantisipasi segala kemungkinan bak pembahasan masalah keagamaan yang belum ada dalilnya di forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
“Kalau di NU, barang-barang yang enggak mungkin di-Bahtsul Masail-kan. Karana apa, karena itu mendidik kecerdasan. Dalam hukum itu biasa. Pengandaian, membuat simulasi,” kata dia dalam diskusi di kompleks parlemen DPR, Kamis (10/3).
Partai Golkar, PKB, dan PAN diketahui menjadi tiga partai koalisi yang mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka beralasan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi tak bisa diganggu oleh pemilu.
Sementara, parpol lainnya menyatakan penolakan atau belum bersikap tegas. Politikus PDIP, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan Pemilu 2024 mesti sesuai jadwal yang disepakati.
“Pelaksanaan pungut hitung itu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024 dan saya kira ini sesuatu yang sudah clear dan tidak perlu kita berdebat cukup panjang,” katanya.
Menurut dia, usulan amandemen UUD 1945 untuk menunda Pemilu 2024 akan menjadi kotak pandora. Jika itu terealisasi, amandemen juga akan membahas isu lain, seperti Pokok-pokok Haluan Negara ( PPHN).
“Kalau amandemen itu dibuka, maka tentu akan menjadi kotak pandora bagi proses berbangsa, karena tentu bukan hanya soal isu kepemiluan yang relevan dibicarakan tetapi juga isu-isu yang lain,” ujarnya.
Bahkan, berdasarkan hasil sejumlah survei, mayoritas publik menolak wacana tersebut. Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap, 66,2 persen pemilih PKB, 71,6 persen pemilih Golkar, serta 93,7 persen pemilih PAN menolak usul tersebut.
“(Menunda pemilu) berpotensi melahirkan kerusuhan sosial dan penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan pengkhianat reformasi,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, Kamis (10/3).
Senada, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), 25 Februari hingga 1 Maret, menunjukkan mayoritas publik menolak gagasan itu apapun alasannya.
Terkait alasan pandemi, 70,7 persen responden tidak setuju memperpanjang masa jabatan presiden. Dalam hal dalih ekonomi, 74,3 persen responden juga menolak usulan tersebut.
Sama halnya dalam alasan kepastian pembangunan IKN Nusantara. Sebanyak 75,5 persen responden menolak usulan itu.
“Wacana penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga. Mayoritas menolak usulan ini, baik karena alasan ekonomi, pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat merilis hasil survei, Kamis (3/3).
(*)
sumber: Cn Indonesia.com
