KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk. Menyatakan bahwa pihaknya secara resmi telah menyerahkan surat penolakan dalam perubahan status Free Trade Zone (FTZ) Batam, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Presiden Joko Widodo.
Surat deklarasi yang dibuat oleh Tim FTZ Plus yang diketuai oleh Mantan Wakil Gubernur Kepri, Soeryo Respationo dan ditandatangani oleh Asosiasi serta Himpunan Dunia Usaha serta UMKM Batam ini, disampaikan bersama dengan Ketua Kadin Kepri Makruf Maulana di sela – sela kegiatan Buka Puasa bersama Kluarga Besar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Dian Ballroom, Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).
“Alhamdullilah surat yang ditandatangani oleh Ketua Tim FTZ Plus, yang juga merupakan politikus dari PDI Perjuangan sudah diterima Bapak Presiden. Beliau janji akan membuat surat penolakan tersebut, sebelum merealisasikan rencana perubahan FTZ ke KEK,” ucap Jadi.
Jadi menyampaikan, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan dan memperhatikan segala dampak dari Kawasan Ekonomi Khusus.
Dimana jika KEK dinilai tidak berdampak pada masyarakat dunia usaha dan UMKM maka keputusan tersebut akan dibatalkan.
“Pak Presiden sambil terseyum menyampaikan mengatakan akan memperhatikan Batam sebagai gugus depan RI, harus siap bersaing dgn negara luar. Jadi perhatian Pemerintah Pusat harus benar – benar fokus dalam menjalankan hal itu,” lanjutnya.
Ketua Kadin Batam juga menyampaikan hal tersebut ke Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam kegiatan tersebut.
Menko Perekonomian serta Kepala DKPBPB Batam akan kembali mengundang KADIN, Apindo dan Asosiasi/Himpunan untuk mendiskusikan apa yg di inginkan masyarakat pengusaha Batam.
“Hal ini disampaikan oleh Pak Darmin bukan dalam sesi tanya jawab, pas selesai sesi foto saya bicara dengan pak Darmin dahulu kemudian saya mendekat ke Presiden, saya sampaikan bahwa saya dari Kadin Batam ingin melaporkan kondisi ekonomi langsung di ajak dekat,” tuturnya.
“Pak Presiden Jokowi juga menekankan kepada Menko Perekonomian untuk tidakt buru – buru ambil keputusan, akan memperhatikan masukan dan aspirasi dari masyarakat pelaku usaha dan UMKM Batam,” lanjutnya.
(*/GoWest.ID)
