Tanah Air
Kemenaker: PP 36/2021 Tetap Jadi Acuan Penetapan UMK/UMP Tahun 2023
PENETAPAN upah upah minimum provinsi UMP) dan kabupaten/kota (UMK) untuk 2023 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Hal ink ditegaskan Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Dita Indah Sari, saat ditemui usai penandatangan MoU Indonesia dan Austria di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Dita memastikan penetapan upah minimum provinsi UMP) dan kabupaten/kota (UMK) akan tetap menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja itu.
Dita menuturkan bahwa dasar penetapan tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021, bukan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya aturan pengupahan yang baru.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi salah satu dasar acuan penetapan upah minimum telah diterima oleh Kemenaker.
“Nanti kalau sudah ada informasi yang jelas kita akan sampaikan. Kalau data kita sudah menerima, tapi kita sedang bahas,” kata Anwar.
(*)
Sumber: Antara
Tangani TPPO, Polda Kepri Jalin Kerja Sama dengan Negara-negara ASEAN
Kemenkumham RI Tunjuk Kepri Jadi Tuan Rumah Intellectual Property and Tourism 2023
Tren Perjalanan Pariwisata Meningkat, Batam Siap Jadi Travel Hub di Kawasan ASEAN
Viral Prank Boneka Pocong di Sosial Media di Batam, Pelakunya Anak-anak
Shofia Wakili Kepri di Ajang Mini Grand Model Indonesia, Rudi Ajak Warga Batam Beri Dukungan
Sei Nayon Geger | Hernanda, Atlet Bola Voli Peraih Medali Emas SEA Games Pulang Kampung
Sulit Turunkan Pajak BBM Jadi 5 Persen, Ini Alasan Pemprov Kepri
Mahasiswi UMRAH Tanjungpinang Diduga Jadi Korban Pelecehan Oknum Dosen
Kukuhkan Pengurus ICMI dan IKA UNRI Tanjungpinang dan Bintan, Ini Harapan Gubernur Kepri
