KOMISI II DPR RI membuka wacana kemungkinan adanya regulasi khusus, dan mulai mendorong penyusunan Undang-Undang Khusus Batam guna menjawab persoalan yang tidak lagi bisa diselesaikan melalui aturan yang ada saat ini, termasuk didalamnya perpanjangan masa jabatan Walikota Batam.
Hal tersebut terungkap saat kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Ariya, di Batam, Rabu (8/07/2026).
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menilai, Batam memiliki karakteristik berbeda dari daerah lain. Sebagai kawasan perdagangan bebas, pusat investasi, sekaligus daerah otonom, Batam memikul dua fungsi pemerintahan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya ideal.
Menurutnya, penyatuan jabatan Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam melalui mekanisme ex officio memang berhasil meredam dualisme kewenangan.
Namun, sistem tersebut masih menyisakan keterbatasan karena kepala daerah tetap terikat pada ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Pilkada yang membatasi masa jabatan lima tahun.
“Blueprint pembangunan Batam sebetulnya tidak cukup diselesaikan dalam lima tahun. Ketika baru tiga setengah tahun bekerja, kepala daerah sudah mulai memikirkan Pilkada berikutnya. Karena itu menurut kami penting mulai membicarakan model khusus untuk Batam,” kata Rifqi di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/07/2026).
Dia bahkan mengaku menjadi salah satu pihak yang mulai melemparkan gagasan agar Batam memiliki pengaturan yang lebih spesifik melalui undang-undang tersendiri.
“Saya mungkin orang pertama yang mewacanakan Batam, atas kekhususan dan kekhasannya, perlu kita pikirkan ke depan agar ada model yang mampu menyeimbangkan tugas sebagai wali kota sekaligus Kepala BP Batam,” ujarnya.
Rifqi menegaskan pembahasan tersebut masih berupa wacana awal yang akan didiskusikan lebih lanjut bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, ia kembali menegaskan bahwa Batam memiliki status lex specialis yang tidak dapat dipersamakan dengan daerah lain.
Seluruh pelayanan investasi, pertanahan, hingga tata ruang harus mengacu pada kekhususan tersebut demi memberikan kepastian hukum kepada investor.
Sementara itu, Bima Arya Sugiarto mengingatkan tantangan terbesar Batam justru berasal dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.
Menurutnya, Kepulauan Riau memiliki kondisi unik dengan sekitar 98 persen wilayah berupa lautan dan hanya dua persen daratan. Di ruang yang terbatas itu, seluruh aktivitas industri, investasi, permukiman hingga pembangunan harus berlangsung secara bersamaan.
“Batam menjadi salah satu kota favorit tujuan migrasi di Indonesia. Konsekuensinya, konflik pertanahan, alih fungsi lahan, pemanfaatan ruang laut hingga persoalan tata ruang akan semakin kompleks apabila tidak diantisipasi sejak sekarang,” kata Bima.
Ia menilai penataan ruang harus dilakukan secara terintegrasi agar pertumbuhan investasi tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan maupun kepastian hukum.
Di sisi lain, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan Batam membutuhkan kekhususan bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga administrasi kependudukan.
Ia mengungkapkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Dukcapil, Batam kini menjadi daerah dengan laju migrasi tertinggi kedua di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani keterbatasan lahan, penyediaan air bersih, listrik, hingga pelayanan publik.
“Batam tidak hanya perlu spesifikasi dalam tata kelola ekonomi seperti FTZ, tetapi juga perlu kekhususan di bidang kependudukan. Kalau tidak, ledakan penduduk akan sangat berbahaya,” ujarnya.
Amsakar bahkan mengusulkan agar pemerintah kembali membuka ruang pengaturan administrasi kependudukan secara khusus bagi Batam, mengingat karakteristik wilayahnya berbeda dengan daerah lain.
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar juga meminta Komisi II DPR RI mengevaluasi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, masih banyak tumpang tindih kewenangan yang berdampak terhadap pelayanan publik, mulai dari pembangunan SMA hingga pengawasan ketenagakerjaan di kawasan industri.
(*)
