PARA nelayan mengeluhkan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) akan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Asisten II Sekretariat Daerah Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengatakan pemerintah menanggapi serius terkait keluhan nelayan tersebut. “Ini sudah menjadi perhatian Gubernur Ansar Ahmad. Karena in persoalan mendasar bagi nelayan Kepri terkait sulitnya ketersediaan solar bersubsidi,” kata Luki di Tanjungpinang, dikutip dari Antara, Rabu (23/8/2022).
Menurut Luki, dalam kunjungan Gubernur Kepri ke beberapa daerah, selalu mendapatkan keluhan dari nelayan terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi untuk melaut. Sementara BBM merupakan komponen terpenting dan ongkos terbesar setiap kali nelayan melaut.
“Bapak gubernur berpesan agar kita duduk bersama memecahkan masalah ini, nelayan di Kepri harus benar-benar dibantu supaya mereka bisa melaut dan kesejahteraannya meningkat,” ucap Luki.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, jumlah nelayan di Kepri pada tahun 2022 tercatat sebanyak 194.225 orang. Dengan jumlah total armada penangkapan di Kepri sebanyak 62.671 kapal.
Adapun dari jumlah armada tersebut, lanjutnya, maka pihak yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT)/solar bersubsidi adalah sebanyak 30.297 kapal. Solar bersubsidi dikhususkan bagi nelayan kecil dengan kapal bermesin 1 sampai dengan 10 GT.
Saat ini, lanjutnya, kuota kebutuhan khusus nelayan JBT di Kepri mencapai 120.244 kilo liter. Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas Nomor 32 Tahun 2022 untuk Kepri sebesar 126.556 kilo liter. Kuota tersebut mencakup kuota semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi.
“Pak gubernur menginstruksikan agar kebutuhan kuota JBT dianalisa untuk masing-masing sektor. Dengan begitu, pembagian distribusi untuk JBT khususnya bagi nelayan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan,” ungkap Luki.
Menurutnya pihak-pihak terkait harus cermat untuk mengukur kebutuhan BBM subsidi di setiap daerah, karena kuota dari BPH Migas itu untuk semua sektor, sehingga pembagiannya harus lakukan dengan teliti.
Selain itu, lanjutnya, Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi JBT. Sehingga benar-benar nelayan kecil yang memang berhak mendapatkan JBT yang menggunakan solar subsidi untuk melaut.
Pemprov Kepri juga segera membentuk tim khusus pengawasan penyaluran solar bersubsidi yang menggandeng TNI dan Polri agar solar bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Kalau masalahnya ada dalam pengawasan, kita harus bantu PT Pertamina, jangan biarkan mereka sendirian. Dalam kondisi seperti ini kita memang harus lihat benar sampai ke bawah seperti apa penyalurannya,” ucap Luki.
Lebih lanjut Luki menyampaikan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar bisa menambahkan kuota JBT di Kepri. Juga telah dilakukan kesepakatan bersama antara Kantor Staf Presiden (KSP) dengan beberapa daerah lainnya, bahwa untuk nelayan dengan kapal sampai 10 GT akan mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan JBT.
(*)
