PEMERINTAH tengah merancang peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PPKM darurat akan berlaku mulai Jumat (2/7) sampai Selasa (20/7).
Adapun protokol kesehatan akan dijalankan dengan penegakan hukum. “Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat agar menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesheatan,” kata Airlangga dalam akun Instagram @Airlanggahartarto_official, Kamis (1/7).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, ketentuan PPKM mikro darurat itu bakal diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Meski begitu, Jodi enggan menjelaskan apakah detail peraturan PPKM mikro darurat serupa dengan dokumen yang telah beredar sebelumnya.
“Info terakhir akan diumumkan oleh Presiden, kemudian lebih lanjut Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) akan sampaikan detailnya,” kata Jodi dikutip dari Katadata.co.id, Kamis (1/7).
Hal yang sama disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Ia mengatakan pengumuman akan disampaikan oleh Jokowi. “Terkait PPKM mikro darurat sebentar lagi akan disampaikan oleh Presiden, kita tunggu saja ya,” katanya.
Adapun pihak Istana Kepresidenan belum bersuara mengenai rencana pengumuman pembatasan tersebut. Hingga berita ini ditulis, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono hanya mengatakan belum ada rencana pengumuman. “Belum,” ujar Heru singkat.
Berdasarkan dokumen hasil rapat hari Kemenko Marves, Rabu (30/6), pengetatan aktivitas untuk PPKM darurat Jawa Bali meliputi penutupan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan. Sementara, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.
Dalam hasil rapat tersebut, restoran dan rumah makan hanya menerima layanan bungkus makanan (take away) dan pesan antar (delivery). Sementara, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara.
Begitu pula dengan kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan akan ditutup sementara.
Sedangkan, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%. “Dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” demikian tertulis.
Selain itu, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian, Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.
Selama PPKM darurat, aktivitas bekerja dari rumah (WFH) berlaku 100% untuk sektor non esensial. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan belajar mengajar, seluruhnya dilakukan secara daring.
Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan. Sementara, sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.
Selain itu, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
Adapun, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis I dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
Selama PPKM darurat, Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri diminta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat.
Luhut mengusulkan PPKM darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian di bawah 10 ribu per hari. Aturan ini diusulkan berlaku di 121 kabupaten/kota di Jawa dan Bali.
(*)
Sumber :
