WALI Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan mendapat banyak pesan dari Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, mulai masalah politik, kemanan, inflasi, kemiskinan, stunting, hingga investasi.
“Banyak hal yang dipesankan langsung oleh presiden. Batam sendiri siap menjalankan apa yang menjadi perintah dari pusat,” ujar Rudi usai mengikuti rakornas yang berlangsung di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa, (17/1/2023).
Rudi mengatakan, Presiden Joko Widodo mendorong segenap pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang.
Menurut Rudi, Presiden memaparkan bahwa pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional. “Selain itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka stunting,” ujarnya.
Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. “Perizinan harus cepat, ini jadi perhatian Presiden,” ucapnya.
Tak hanya itu, Presiden menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Menurut Presiden, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Selanjutnya, pesan Presiden agar daerah mendesain dan membangun tata kota dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar masing-masing pemerintah daerah menyusun rencana induk (masterplan) penataan kota dan juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari setiap kabupaten/kota tersebut sebagai sebuah keunikan.
“Untuk masterplan, kini Batam sudah menyatukan perencanaan induk antara Pemko Batam dan BP Batam,” katanya.
Rudi melanjutkan, Presiden juga meminta seluruh jajarannya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.
“Dalam hal ini, Presiden menegaskan agar masyarakat jangan sampai menjadi korban politik, terutama politik identitas,” ujarnya.
(*/ade)
