PERTENGAHAN Februari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan sensus pendudukan 10 tahunan. Sensus penduduk 2020 ini berbeda dari sebelumnya karena dilakukan dengan kombinasi sistem daring (online) dan manual.
Proses cacah jiwa secara daring dilaksanakan mulai 15 Februari mendatang. Melalui sistem yang sudah disiapkan, penduduk Indonesia bisa melakukan pendataan secara mandiri.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi berharap warga Batam proaktif dalam agenda nasional ini. Rudi mengatakan data penduduk yang didapat melalui sensus sangat penting untuk perencanaan pembangunan.
“Pembangunan berjalan baik apabila perencanaan sempurna. Perencanaan berhasil kalau data valid. Dari mana datanya? Dari BPS. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, tolong dibantu isi data sebenarnya. Supaya perencanaan pembangunan Kota Batam bisa sempurna,” tutur Rudi dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan di Golden View Bengkong, pekan lalu.
Kepala BPS Batam, Rahyudin pun sudah turun langsung dalam kegitan musrenbang di beberapa kelurahan. Kesempatan tersebut ia manfaatkan untuk menyosialisasikan hajat nasional yang digelar setiap tahun berakhiran 0 (nol) ini.
“Pertengahan Februari ini kita mulai dengan pendataan online. Di antaranya untuk mengurangi penggunaan kertas. Ada waktu 45 hari bagi penduduk untuk meng-update datanya yang ada di database kependudukan,” kata Rahyudin.
Data awal mengenai penduduk ini didapat BPS dari Kementerian Dalam Negeri. Nantinya setiap penduduk akan menerima token atau password melalui pesan singkat. Nomor induk kependudukan (NIK) bersama token rahasia tadi akan digunakan untuk masuk ke situs sensus.bps.go.id.
Setelah masuk ke sistem, setiap kepala keluarga bisa mengisi dan memperbaiki data yang ada sesuai kondisi terbaru. Rahyudin mengatakan ada 19 pertanyaan yang perlu dijawab dalam situs tersebut.
“Hanya 19 pertanyaan. Tidak banyak. Supaya tidak menyulitkan juga,” ujarnya.
BPS menargetkan sedikitnya 30 persen penduduk Batam melakukan perubahan data secara mandiri. Apabila masyarakat tidak mengisi secara daring, maka pada bulan Juli petugas sensus akan mendatangi rumah penduduk tersebut. Petugas akan membawa gawai untuk membantu warga menyempurnakan data kependudukannya.
“Nanti pada 2030 baru sensus secara registrasi sepenuhnya. Artinya 2030 tidak ada sensus penduduk lagi. Bapak yang update sendiri, tidak harus ke kelurahan. Saat itu diharapkan kesadaran masyarakat untuk registrasi sudah baik. Sehingga tak perlu lagi ada petugas sensus,” kata dia.
Rahyudin mengatakan output dari sensus penduduk2020 ini diharapkan adanya Satu Data Nasional. Sesuai perintah Presiden RI, Joko Widodo yang tidak ingin ada lagi perbedaan data antar instansi.
”Jadi semuanya satu dalam Big Data. Maka kami berharap Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa menyampaikan ke tetangganya. Mulai 15 Februari ada sensus penduduk. Mari kita sukseskan karena ini amanah undang-undang juga,” tuturnya.
(*)
