PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) begitu serius mengganti mobil dinas dan kendaraan operasional dengan kendaraan bermotor listrik.
Dalam menyiapkan infrastruktur kendaraan bermotor listrik, Pemprov Kepri bekerja sama dengan PT PLN (Persero)
“Kami dukung kebijakan kendaraan bermotor listrik dikembangkan di Kepri,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di Tanjungpinang, Selasa (25/10/2022).
Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Muhammad Darwin, mengatakan infrastruktur kendaraan bermotor membutuhkan daya listrik yang besar sehingga kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai harus melibatkan PLN.
“Pelu dibangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU),” ujarnya.
Menurut dia, Batam paling siap mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dibanding kabupaten dan kota lainnya di Kepri. Sejumlah warga Batam saat ini juga memiliki kendaraan bermotor listrik.
“Kalau pengisian baterai dilakukan di rumah, maka daya listrik yang dibutuhkan 7.000 KWH,” katanya.
Darwin mengemukakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kebijakan ini dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran daerah di Kepri. “Tahap awal dilaksanakan di lingkungan pemerintahan. Mungkin kendaraan roda dua dulu,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, mengatakan penggunaan mobil listrik diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara.
“Tentu pengembangan kendaraan listrik ini akan mengurangi subsidi terhadap BBM, selain mencegah polusi udara,” katanya.
Ia menuturkan, Dishub Kepri menetapkan titik atau lokasi SPKLU dan SPBKLU setelah Pemprov Kepri melaksanakan kebijakan tersebut. “Tahap awal kemungkinan dilaksanakan di lingkungan pemerintahan,” ujar Darwin.
(*)
Sumber: Antara
