GUNA menekan laju inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) secara rutin lewat pertemuan mingguan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, Suryono, di Batam seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/2/2023). “Memasuki bulan Februari, risiko tekanan inflasi diperkirakan sedikit meningkat,” kata Suryono.
Dia mengatakan terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu diwaspadai, di antaranya potensi peningkatan curah hujan dan dampak musim angin utara yang masih berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas bahan pangan terutama komoditas cabai, sayur, dan ikan.
Selain itu, kata Suyono, pencabutan aturan PPKM yang mendorong kenaikan mobilitas dan permintaan jasa angkutan, serta dampak penyesuaian harga rokok sejalan dengan kenaikan cukai tembakau dan rokok elektrik.
Ia menjelaskan upaya pengendalian inflasi pada tahun ini juga akan dilakukan melalui perluasan dan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah dimulai pada tahun 2022.
Menurut Suryono, GNPIP merupakan langkah nyata pengendalian di tengah ekspektasi inflasi yang tinggi sebagai pengaruh dari kenaikan inflasi global.
“Gerakan ini dilakukan secara nasional dan berfokus pada tiga program utama, yakni meningkatkan produksi pangan, memperkuat kerja sama antardaerah, dan stabilisasi harga pangan melalui pelaksanaan operasi pasar,” ujarnya.
Suryono menambahkan sejumlah upaya telah dilakukan oleh TPID untuk mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan stabil. “Pelaksanaan monitoring ke klaster pangan untuk mengidentifikasi dampak potensi risiko gangguan cuaca,” sebutnya.
Selain itu, koordinasi TPID juga dilakukan secara intensif untuk mendorong pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi pasokan dan kewajaran harga.
Suryono menjelaskan dalam jangka panjang TPID akan melanjutkan upaya peningkatan kapasitas produksi lokal melalui penguatan kelembagaan nelayan/petani, perluasan lahan, dan implementasi teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda dan penerapan pertanian terpadu (integrated farming) untuk menekan biaya produksi.
“Selain itu, pemasaran bahan pangan secara online yang diintegrasikan dengan pembayaran secara digital (QRIS) terus didorong untuk efisiensi rantai distribusi,” ujar Suryono.
(*/pir)
