AKTIVIS Veronica Koman sudah dijadikan tersangka terkait kasus kerusuhan Papua dan Papua Barat. Namun, sejak dua kali dipanggil, Vero tidak pernah hadir. Alhasil polisi pun bekerja keras mengejarnya dan terkesan kewalahan.
Kesan itu bisa dilihat dari langkah-langkah yang ditempuh polisi. Pertama, polisi meminta Ditjen Imigrasi mencabut paspor Vero yang menjadi provokasi penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
Permintaan itu disampaikan Polda Jatim pada Sabtu (7/9/2019). Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan pencabutan paspor perlu dilakukan agar Vero tak bisa bergerak ke mana-mana.
Luki lebih lanjut mengatakan bahwa Vero berada di negara tetangga karena sedang menempuh pendidikan S2 dengan beasiswa. Namun, Luki enggan menyebutkan detail negara tersebut.
“Veronica sekarang tinggal dengan suaminya di negara itu (luar negeri). Suaminya merupakan warga negara asing yang juga penggiat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),” ujar Luki dalam CNN Indonesia.
Upaya polisi untuk mencabut paspor Vero, yang berprofesi sebagai pengacara kasus hak asasi manusia (HAM), didukung politisi Sekjen PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, pencabutan paspor diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Pasal 33 ayat 3 UU ini kan memang mengatur bahwa jika pemegang paspor melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya, maka paspor bisa ditarik. Jadi dalam konteks kasus Veronica ini maka ada landasan hukumnya kalau paspornya dicabut,” kata Arsul dilansir detikcom, Minggu (8/9).
Namun, aturan soal pencabutan paspor juga diatur dalam Pasal 35 Permenkum HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Di sana disebutkan bahwa pencabutan paspor seseorang bisa dilakukan jika sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan.
Meski demikian, Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Sam Fernando mengatakan penegak hukum bisa saja mengajukan permohonan pencabutan paspor dengan alasan dan pertimbangan tertentu.
Urusan paspor ini seolah cukup rumit dan polisi tidak bisa sembarangan meminta pencabutan paspor seseorang. Itu sebabnya Polri tak cukup serius membahasnya.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan polisi akan fokus pada jalur interpol karena Vero berada di luar negeri.
“Prosesnya seperti penindakan terhadap tersangka yang berada di luar negeri, seperti yang sudah-sudah, yaitu akan dibuat red notice kepada Interpol dan kepolisian di mana yang bersangkutan berada sudah pasti langsung mencari,” ucap Dedi.
Selain itu, ujar Luki, polisi mendekati keluarga Vero di Indonesia degan harapan agar keluarga bisa membujuk Vero untuk kembali ke Tanah Air dan memenuhi panggilan penyidikan.
Di sisi lain, Jumat (6/9), Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional untuk HAM Sandrayati Moniaga sudah menyatakan polisi semestinya memandang Vero sebagai pembela HAM. Menurut Sandrayati, yang diungkapkan Vero melalui akun Twitter-nya bukan provokasi tapi sebuah pembelaan terhadap HAM mahasiswa Papua.
“Pembela HAM dalam mekanisme PBB itu harusnya mendapatkan perlindungan lebih dari negara,” ujar Sandrayati kepada Kompas.com.
Adapun dalam kasus insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, polisi sudah menetapkan tiga orang tersangka. Selain Vero, Polda Jatim lebih dulu menetapkan Tri Susanti alias Susi dan mahasiswa berinisial SA sebagai tersangka ujaran kebencian dan provokasi.
Sumber : CNN Indonesia / Kompas / Detik / Beritagar
