DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memberikan lampu hijau terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang akan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk mendongkrak kepatuhan warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Perangkat lingkungan dinilai memiliki kedekatan emosional yang kuat sehingga sosialisasi dinilai bakal lebih persuasif dan tepat sasaran.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, menegaskan bahwa RT dan RW merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat akar rumput. Kendati demikian, ia meluruskan anggapan keliru mengenai peran pengurus lingkungan tersebut. Menurutnya, RT dan RW sama sekali tidak dibebani fungsi penagihan ataupun penindakan hukum bagi penunggak pajak.
“Mereka hanya berfungsi membantu pemerintah menyosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan serta mengingatkan masyarakat agar memenuhi kewajiban tersebut,” sebut Fadhli kepada media.
Melalui terobosan dari pihak kelurahan ini, jaringan RT dan RW nantinya akan dibekali data akurat untuk menginformasikan kewajiban pajak langsung ke rumah-rumah warga. Fadhli menganggap pelibatan ini sebagai langkah wajar mengingat RT dan RW menerima insentif dari Pemkot Batam dan selama ini selalu menjadi perpanjangan tangan dalam menyukseskan berbagai program pelayanan publik.
Langkah ini diambil menyusul masih rendahnya kesadaran warga Batam dalam membayar pajak kendaraan. Masalah ini bahkan sempat menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam terkait pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 lalu.
Guna memicu antusiasme warga, Fadhli menyebut pendekatan persuasif ini juga akan diimbangi dengan pemberian stimulus. DPRD Batam telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program relaksasi pajak serta apresiasi berupa cenderamata bagi wajib pajak yang taat aturan.
Rencana sinergi ini pertama kali diwacanakan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Melalui kolaborasi ini, Pemkot Batam berharap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat melonjak signifikan demi menyokong pembangunan daerah.
(*)
