PEMERINTAH pusat tengah menyiapkan sejumlah wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Transmigrasi Patriot. Salah satu kawasan yang menjadi prioritas adalah Batam, Rempang, dan Galang (Barelang).
Dalam keterangan resminya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar dan mampu memberikan hasil dalam waktu relatif cepat.
“Jadi terkait dengan lokus, yang pertama tentu saja yang kalau kami sering istilahkan itu yang panennya lebih cepat. Kami fokus di Batam, Rempang, dan Galang,” kata Iftitah.
Menurut Iftitah, kawasan Batam, Rempang, dan Galang memiliki posisi geografis strategis serta telah menarik minat investor dari dalam maupun luar negeri.
Namun, pemerintah ingin memastikan investasi yang masuk tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dia menegaskan pembangunan kawasan tersebut harus menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara investor dan masyarakat.
“Persoalannya sekarang adalah bagaimana agar investasi yang masuk ke Batam, Rempang dan Galang itu juga ikut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal setempat,” ujarnya.
Untuk Batam, Rempang, dan Galang, pengembangan akan diarahkan pada sektor industri. Kementerian Transmigrasi, kata Iftitah, telah memperoleh hak pengelolaan sekitar 350 hektare lahan di Galang.
Dari lahan tersebut, investor telah menyatakan minat memanfaatkan sekitar separuhnya untuk pembangunan galangan kapal atau shipyard. Nilai investasi proyek tersebut disebut mencapai triliunan rupiah.
Besarnya investasi itu juga diproyeksikan membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Tenaga kerjanya secara bertahap tahun depan saja untuk konstruksinya bisa 3.000 tenaga kerja baru, kemudian sampai dengan total 21.000 tenaga kerja,” ungkapnya.
Iftitah menilai pemanfaatan lahan dengan pendekatan kawasan ekonomi terintegrasi akan memberikan dampak lebih besar dibandingkan apabila lahan hanya dibagi-bagikan kepada masyarakat.
“Kalau dulu tanah 150 hektare itu dibagi-bagi 2 hektare itu paling cuma bermanfaat untuk 75 kepala keluarga, sekarang dengan pemanfaatan potensi ekonomi yang lebih komprehensif itu tanah 150 hektare bisa insyaallah nanti berguna untuk menghidupi sekitar 21.000 jiwa,” jelasnya.
Selain Batam, Rempang, dan Galang, pemerintah juga tengah mengkaji potensi logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat. Eksplorasi potensi tersebut saat ini tengah didalami oleh perusahaan mineral nasional.
Iftitah berharap kawasan transmigrasi di Kaluku, Mamuju, nantinya dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi setelah proses eksplorasi dilakukan secara menyeluruh.
Dia kemudian mencontohkan pengembangan ekonomi di Maluku Utara.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi.
Iftitah menyebut terdapat sekitar 60.000 pekerja dalam salah satu kegiatan pertambangan di Maluku Utara. Namun, kebutuhan konsumsi pekerja, termasuk katering, masih dipasok dari Jawa.
“Padahal seharusnya kalau misalkan itu dibuat satu ekosistem terintegrasi, masyarakat setempat pun juga tidak harus bekerja untuk tambang tetapi juga bisa mensupport ke arah hal tersebut,” tuturnya.
Pemerintah juga melihat potensi besar dari pengembangan industri kelapa di Halmahera Utara. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 6,9 juta pohon kelapa yang menghasilkan sekitar 600 juta butir kelapa setiap tahun.
Pemerintah daerah, kata Iftitah, menerapkan kebijakan agar bahan baku kelapa tidak keluar dalam bentuk mentah. Kelapa didorong untuk diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari santan, virgin coconut oil (VCO), hingga produk kosmetik.
Dari pengembangan industri tersebut, sekitar 80 persen dari 4.000 tenaga kerja di salah satu pabrik swasta merupakan masyarakat lokal.
“Jadi ekonominya pun tumbuh, mengapa? Karena masyarakat memiliki pekerjaan, dia punya pendapatan. Karena punya pendapatan dia punya daya beli,” kata Iftitah.
Industri tersebut bahkan tengah mempersiapkan investasi kedua dengan kapasitas dua kali lipat. Kebutuhan tenaga kerja dari pengembangan tersebut disebut dapat mendekati 20.000 orang.
Peningkatan produksi juga diharapkan mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan sehingga produk kelapa dari Halmahera Utara dapat diekspor langsung ke pasar internasional, termasuk China.
“Ini yang kita harapkan ada satu pertumbuhan kawasan ekonomi yang terintegrasi dan menyentuh semuanya,” tegasnya.
Wilayah berikutnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah Papua.
Iftitah mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Transmigrasi membantu mendorong pembangunan Papua, tidak hanya dari sisi pendidikan dan kesehatan, tetapi juga ekonomi.
Menurutnya, pengembangan Papua harus dilakukan dengan memperkuat kesiapan masyarakat lokal agar mampu mengelola potensi ekonomi di daerahnya secara berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Transmigrasi menurunkan sekitar 1.200 peneliti ke Papua. Langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat lokal agar mampu mengelola lahan dan berbagai potensi ekonomi secara optimal.
(*)
