PEMERINTAH daerah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota kini tak lagi bisa menggelar perayaan ulang tahun (HUT) daerahnya secara besar-besaran. Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah menghentikan alokasi anggaran untuk seremoni megah itu dan mengalihkannya langsung ke pembenahan fasilitas publik serta perbaikan gaji guru.
Langkah tegas ini disampaikan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Lebih Baik Perbaiki Sekolah dan Rumah Sakit
PRESIDEN Prabowo mengkritik tradisi pesta peringatan hari jadi daerah yang dinilai kurang produktif dan kerap menyedot dana APBD. Menurutnya, alokasi dana tersebut jauh lebih bermanfaat jika disalurkan langsung untuk menyelesaikannya persoalan mendasar masyarakat di daerah.
“Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara-upacara,” tegas Prabowo.
Ia mencontohkan langkah di tingkat pusat yang telah menghapus anggaran pesta ulang tahun kementerian, di mana peringatan kini cukup digelar secara sederhana di internal kantor. Meski demikian, Presiden memberi pengecualian untuk agenda yang sifatnya sakral nasional, seperti Upacara Hari Kemerdekaan RI yang tetap wajib dilaksanakan secara terpusat.
Perketat Anggaran Seremonial hingga Pengadaan Barang
KEBIJAKAN pangkas seremoni di daerah ini merupakan bagian dari gelombang besar efisiensi anggaran negara. Selain menyasar kegiatan seremonial, Presiden juga menyoroti pemborosan dalam proses pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Untuk memperkuat efisiensi tersebut, pemerintah akan menaikkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Melalui lembaga ini, seluruh pengadaan barang daerah dan pusat akan dikonsolidasikan secara terpusat dan digital agar memperoleh harga serta kualitas terbaik.
Presiden menekankan bahwa pengetatan belanja di daerah dan pusat akan memperluas ruang fiskal untuk kepentingan masyarakat luas.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, Puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan,” pungkas Prabowo.
Imbas Instruksi Prabowo di Batam
KEBIJAKAN efisiensi anggaran yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berdampak langsung pada agenda tahunan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Perayaan Hari Jadi Kota Batam (HJKB) yang selama ini rutin diwarnai pesta rakyat, pertunjukan skala besar, hingga beragam panggung hiburan kini terancam harus ditiadakan, atau diubah total konsepnya menjadi lebih hemat dan sederhana.
Instruksi tegas Presiden yang melarang penganggaran pesta perayaan hari ulang tahun di tingkat daerah mewajibkan jajaran Pemko Batam mengalokasikan kembali anggaran seremonial tersebut untuk kebutuhan riil warga Batam.
Tradisi peringatan Hari Jadi Kota Batam setiap bulan Desember yang biasanya menyedot anggaran APBD untuk kegiatan seremonial megah, kemungkinan besar harus disesuaikan dengan koridor efisiensi nasional. Berdasarkan arahan Kepala Negara, perayaan di tingkat pemerintah kota dianjurkan tidak lagi menggunakan model acara besar-besaran, melainkan cukup digelar secara sederhana seperti syukuran dan pemotongan tumpeng internal.
Pengalihan anggaran dari pos seremonial ini, diprediksi dapat menghemat anggaran daerah, mengalokasikannya ke sektor riil yang lebih vital. Seperti penanganan keluhan tahunan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penambahan ruang kelas baru, pembenahan fasilitas Puskesmas, hingga peningkatkan insentif guru di daerah pulau (hinterland) dan perkotaan (hinterland/hinterland).
“Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara-upacara,” demikian penegasan Presiden Prabowo yang kini perlu jadi acuan penyusunan APBD di daerah.
Tak hanya perihal pesta hari jadi kota, Pemko Batam bersama BP Batam juga harus menyesuaikan pola pengadaan barang dan jasa dengan sistem baru. Ke depan, pengadaan barang yang serupa di lingkungan pemerintah daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan dikonsolidasi melalui Badan Pengadaan Pemerintah (transformasi dari LKPP) untuk mencegah pemborosan dan daya tawar yang lemah.
Dengan adanya penataan ulang prioritas anggaran ini, Pemko Batam diharapkan dapat mengoptimalkan ruang fiskal daerah sehingga setiap rupiah APBD benar-benar memberikan dampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam.
(ham/dha)
