PELAKSANA harian (Plh) Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto, Selasa (20/10) siang melakukan kunjungan secara khusus ke Ketua DPRD kota Batam, Nuryanto. Dalam pertemuan diruang kerja Ketua DPRD tersebut, kedua pimpinan lembaga ini melakukan pembicaraan secara tertutup.
Dalam pertemuan tersebut, Plh. Kepala BP Batam didampingi oleh beberapa orang stafnya sedangkan Ketua DPRD Batam, Nuryanto tanpa didampingi unsur pimpinan ataupun anggota lainya.
Ketua DPRD Batam, Nuryanto, mengungkapkan kedatangan Plh. Kepala BP Batam tersebut atas inisiasinya untuk mengundang. Selain untuk bersilaturahmi antara pimpinan lembaga DPRD dan BP Batam, juga berkordinasi terkait berbagai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, dimana salahsatunya adalah yang berkaitan dengan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tengah dibahas oleh DPRD Batam.
Menurutnya, terkait Ranperda RTRW ini penting dibahas dan dikordinasikan dengan BP Batam, mengingat lembaga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ini, adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi kewenangan penuh dalam hal pengelolaan lahan di wilayah Batam.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Memang saya sengaja mengundang beliau, selain untuk silaturahmi juga berkordinasi terkait beberapa hal, salahsatu yang kita bicarakan adalah masalah Ranperda RTRW. BP Batam kan lembaga yang diberi kewenangan penuh oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan lahan di Batam, jadi sangat penting untuk berkordinasi.” kata Nuryanto kepada Gowest Indonesia seusai pertemuan.
Nuryanto juga mengungkapkan, secara tupoksi dan hirarki tidak ada hubungan langsung antara BP Batam dengan DPRD Batam, akan tetapi mengingat banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini dari BP Batam yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (warga) Batam, sehingga sebagai lembaga represenatsi perwakilan masyarakat, memandang perlu untuk terus berkordinasi secara intesif.
“Seperti halnya masalah RTRW, inikan kaitanya dengan masalah lahan. Kan masih banyak lahan yang tumpang tindih baik kepemilikinya, legalitasnya dan lain-lain. Kami dari DPRD ingin ada kejelasan terkait lahan-lahan tersebut, sehingga saat penetapan Perda RTRW nanti tidak menimbulkan masalah di masyarakat” tuturnya.
Dilain pihak, Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, cukup mengapresiasi apa yang telah di inisiasi oleh Ketua DPRD Batam untuk menggelar pertemuan tersebut.
Plh. Kepala BP Batam inipun sependapat dengan Ketua DPRD Batam, bahwa pertemuan singkat tersebut selain sebagai silaturahmi, juga fokus pada pembicaraan bagaimana permasalahan Ranperda RTRW bisa segera terselasaikan.
“Ya tadi kita fokus diskusi terkait penyusunan RTRW yang sedang dibahas di DPRD. Pada Prinsipnya kami dari BP Batam mendukung agar peraturan daerah tersebut segera terselesaikan dengan baik” ungkap Purwiyanto.
Saat GoWest Indonesia menyinggung salahsatu faktor gagalnya penetepan Ranperda RTRW oleh DPRD Batam yang disebabkan oleh sikap BP Batam yang kurang responsif terhadap permaslahan tersebut, Purwiyanto menjelaskan, BP Batam tidak memiliki niat untuk menghambat atau menghalangi masalah tersebut.
Namun Purwiyanto mengakui, ada beberapa aturan atau relugasi yang harus disinkronkan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainya.
“Kita tetap memberikan dukungan agar ini cepat selesai. Apalagi ini sudah ditargetkan oleh DPRD Batam selesai di akhir Desember tahun ini. Memang banyak aturan yang harus disinkronkan antara aturan yang satu dengan yang lainya, tapi kita tetap memberikan dukungan agar ini cepat selesai” jelas Purwiyanto.
*(Zhr/GoWestId)
