KOMISI I DPR RI menyatakan belum menerima draf Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Salah satu pasal yang menjadi polemik dalam draf tersebut yakni Pasal 6 ayat (1). Isinya, pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam perencanaan kebutuhan dibebankan pada anggaran pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri.
“Kami belum menerima draf Perpres, tidak bisa komentar,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Minggu (30/5), seperti yang dikutip dari tirto.id.
Sementara, dalam Pasal 3 ayat (1) draf Peraturan Presiden itu menyatakan perencanaan kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI membutuhkan Perencanaan Strategis Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Disebutkan dalam pasal tersebut, pembiayaan diperkirakan mencapai 124.995.000.000 dolar AS. Dana tersebut akan diperuntukkan bagi akuisisi Alpalhankam (79.099.625.314 dolar AS), pembayaran bunga tetap selama lima Perencanaan Strategis (13.390.000.000 dolar AS), dan dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam (32.505.274.686 dolar AS).
Pengadaan pinjaman luar negeri dilaksanakan setelah kontrak jual beli ditandatangani oleh Kemhan. Sedangkan tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Draf tersebut bakal ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sebelumnya, Kemhan RI juga menjelaskan soal rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI menggunakan utang luar negeri.
“Jawabannya sudah ada semua di berita,” kata Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Rodon Pedrason, Sabtu (29/5).
Mayjen TNI Rodon Pedrason menjelaskan ada skema pinjaman dari luar negeri dalam draf tersebut. Namun, pihaknya memastikan tidak akan membebani keuangan negara, karena akan dicicil sesuai dengan alokasi anggaran per tahun.
Rodon menyatakan besaran jumlah pinjaman merupakan rahasia negara karena menyangkut postur pertahanan Indonesia. Selain itu, bahwa diperlukan modernisasi alutsista adalah sebuah keniscayaan.
Bahasan perihal pertahanan berarti bicara teknologi dan hal-hal yang mahal, tapi dapat dipakai untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dalam jangka lama.
Menurut Rodon, semua rencana itu masih dalam rancangan Peraturan Presiden, maka pihaknya masih menunggu proses godok regulasi tersebut rampung. (*)
Sumber : tirto.id
