MENTERI Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendorong vaksinasi dosis ketiga.
Hal itu disampaikan Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rapimnas KADIN Indonesia) di Bali, Jumat (3/12/2021).
“Per 2 Desember 2021, vaksinasi dosis 1 telah mencapai 67,65 persen atau 140,9 juta dosis, dan vaksinasi dosis ke-2 telah mencapai 46,73 persen atau 97,3 juta dosis. Mulai Januari tahun 2022, Pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis ketiga,” kata Airlangga seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (3/12/2021).
Pemerintah menilai kemunculan varian baru Covid-19 menjadi tantangan baru dalam penanganan pandemi global, Indonesia tetap mewaspadai hal tersebut dengan terus memantau perkembangan yang ada.
Menurut Airlangga, untuk mengantisipasi kemunculan varian baru Covid-19, Omicron, pemerintah telah mengambil langkah yakni dengan membatasi perjalanan 11 negara di Afrika.
Selain itu kata dia, kebijakan dalam negeri tentang jumlah karantina juga telah ditingkatkan dan pemerintah mendorong 208 juta sasaran telah selesai menerima vaksinasi secara lengkap pada kuartal I-2022.
Sementara itu dari sisi ekonomi, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah mengedepankan kebijakan fiskal yang fleksibel, adaptif, dan responsif. Hal itu diterapkan melalui penyesuaian dan realokasi program PEN baik tahun 2020, 2021, dan berlanjut di tahun 2022.
Hingga 26 November, realisasi PEN telah mencapai 67,4 persen dari total alokasi sebesar Rp 744,77 triliun.
Kemenko Perekonomian mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang termasuk dalam level 1 pandemi Covid-19 menurut WHO.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci dari pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yakni bagaimana Indonesia bisa mengendalikan pandemi, dan investasi merupakan motor penggerak ekonomi Indonesia, baik investasi untuk UMKM maupun untuk pelaku usaha besar.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rapimnas KADIN Indonesia) di Bali, Jumat (3/12/2021).
(*)
