PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengambil dalam memperkuat pertahanan daerah menghadapi ancaman hidrometeorologi. Di tengah tren kenaikan kasus yang mencolok—mengingat angka kejadian bencana hingga September 2026 telah menembus 1.231 peristiwa—Instansi itu menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dan penguatan mitigasi dini kini menjadi harga mati.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan dan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2026 yang dihelat di Aula Wan Seri Beni, Dompak, pada Selasa (3/11/2026). Forum strategis ini mempertemukan berbagai instansi guna merajut kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem.
Sekdaprov Kepri, Misni, memaparkan data yang menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2025 lalu, wilayah Kepri mencatat 948 kejadian bencana, yang meliputi 210 kasus banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung, angin kencang, gelombang tinggi, dan bencana lainnya.
Berdasarkan catatan tersebut, Kabupaten Bintan menempati posisi teratas dengan 268 kejadian, disusul Kota Tanjungpinang (238 kejadian), Kabupaten Natuna (111 kejadian), Kabupaten Karimun (96 kejadian), Kabupaten Kepulauan Anambas (95 kejadian), Kota Batam (81 kejadian), dan Kabupaten Lingga (50 kejadian).
Tren tersebut kian meningkat tajam pada tahun berikutnya. Hanya dalam kurun waktu sembilan bulan pertama tahun 2026 (Januari hingga September), akumulasi bencana di Kepri melonjak drastis menjadi 1.231 kejadian.
Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, menyoroti bahwa karakteristik wilayah Kepri yang bercirikan kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya terkait aksesibilitas, moda transportasi, serta rantai distribusi logistik bantuan.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor agar seluruh unsur memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Kepulauan Riau,” ujar Aludin Andi.
Senada dengan hal tersebut, Sekdaprov Misni menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dibebankan pada satu pundak instansi saja. Diperlukan kerja sama solid antara pemerintah, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi, hingga masyarakat luas.
Sebagai cetak biru penanganan, Pemprov Kepri merumuskan tujuh langkah taktis yang wajib dijalankan oleh instansi terkait. Poin utama meliputi penguatan komando lintas sektor, optimalisasi sistem peringatan dini dan informasi, serta jaminan kesiapsiagaan personel, perangkat evakuasi, hingga cadangan logistik.
Selain itu, mitigasi struktural digenjot melalui aksi nyata seperti pemeliharaan drainase, normalisasi saluran air, hingga pembangunan kolam retensi guna menekan risiko banjir. Seluruh instansi juga didorong untuk menerjemahkan hasil koordinasi ini ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran resmi secara berkala.
Sebagai pilar utama penguatan operasional di lapangan, rangkaian kegiatan ini turut diwarnai dengan peresmian Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kepri. Fasilitas anyar ini diproyeksikan sebagai pusat komando yang handal dalam pemantauan real-time kondisi wilayah, pusat arus informasi kebencanaan, serta simpul koordinasi lintas lembaga demi memastikan respons cepat dan tepat saat darurat melanda.
(nes)
