KOMISI VI DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2023 sebesar Rp 1,7 triliun.
“Persetujuan tersebut dengan rincian untuk pagu indikatif BP Batam sebesar Rp 1,7 triliun, dengan usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan sebesar Rp 386 miliar untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di BP Batam,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Y Manurung, Senin (6/6).
Selain BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menyetuju pagu indikatif 2 instansi lainnya yang menjadi mitra kerja, seperti Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPPS) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berharap dukungan anggaran tersebut dapat menunjang program-program yang telah ditargetkan untuk tahun 2023.
“Kami berharap dukungan dari Komisi VI sangat kami butuhkan, sehingga apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat kepada kami bisa kami selesaikan,” tutupnya.
Berdasarkan penelusuran GoWest Indonesia, anggaran BP Batam tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dua tahun terakhir, dimana tahun 2022 sebesar Rp 2,27 triliun dan tahun 2021 sebesar Rp 2 triliun (leo).
