PEMERINTAH masih mempertimbangkan usulan moratorium ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah menengah.
Hal itu menjadi keputusan rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Rabu (7/12).
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah menginginkan ada kajian dalam terkait moratorium UN.
”Usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi diminta kaji ulang,” kata Wapres di Jakarta, Rabu (7/12).
Menurut JK ada pendapat bahwa UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.
”Tanpa UN, tidak ada acuan pendidikan antar daerah, dan akan sulit sekali kita mendorong pendidikan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, UN bisa menjadi pembanding pendidikan antar negara.
Karena hampir semua negara di Asia masih menerapkan UN. Termasuk di antaranya Korea, India dan Tiongkok.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy enggan berkomentar banyak terkait hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo tersebut.
Menurut Muhadjir, pada rapat tersebut belum ada keputusan terkait soal moratorium UN yang merupakan gagasannya itu.
”Sabar, pada rapat tadi belum ada keputusan. Nanti ada waktunya,” ujar Muhadjir Effendy.
