SEMPAT buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming, akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menyerahkan diri pada Kamis (28/7/2022).
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP itu, ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan, hari ini.
Pantauan di Gedung Merah Putih KPK pukul 21.28 WIB, Maming terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka sejak pukul 14.00 WIB.
Maming yang juga merupakan bendahara PBNU ini ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.
Ia diproses hukum oleh KPK lantaran diduga telah menerima uang Rp 104 miliar terkait penerbitan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam rentang waktu 2014-2021. Maming diketahui merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018.
Kasus ini mulai diusut KPK setelah resmi menerima laporan dari masyarakat sekitar bulan Februari 2022.
KPK melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dan klarifikasi sejumlah pihak. Di antaranya Maming, pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu, pihak ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, pihak PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) serta analisis berbagai dokumen.
Dari proses tersebut, KPK menemukan lebih dua alat bukti sehingga menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan pada Juni 2022 dengan menetapkan Maming sebagai tersangka.
Lembaga antirasuah menemukan fakta dugaan pelimpahan IUP operasi batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT PCN yang dilakukan Maming selaku Bupati Tanah Bumbu.
Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Setelah PT PCN beroperasi dalam penambangan batu bara, Maming diduga mendirikan beberapa perusahaan yang difasilitasi dan dibiayai oleh PT PCN.
(*)
Sumber: CNN Indonesia.com
