GUBENRUR Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, melanjutkan Program Mubaligh Hinterland pada tahun 2023 ini, seiring tingginya permintaan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar program itu tetap dilanjutkan.
Selain tingginya permintaan masyarakat, Ansar mengatakan, peningkatan akidah serta keimanan masyarakat tetap menjadi prioritas sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya masyarakat Kepri yang bertakwa.
“Banyak masukan dari masyarakat dalam setiap kunjungan di daerah terluar yang berharap program ini kembali dilanjutkan, dan saya sangat sepaham dengan itu,” kata Ansar, Selasa (14/2/2023) di Tanjungpinang.
Gubernur mengatakan, keberadaan dai masih sangat dibutuhkan oleh warga yang khususnya berada di kawasan pesisir. “Secara pribadi saya juga menerima pendapat dari dai yang selama ini ditugaskan,” ujarnya.
Menurutnya beberapa hal yang menjadi dasar dilanjutkannya program ini, di antaranya bahwa jangka waktu satu tahun dirasa belum maksimal. Dalam jangka waktu itu belum bisa membentuk pola generasi yang taat.
Hasil evaluasi program itu, katanya, sebagian besar masyarakat di pesisir masih cenderung belum terbiasa dan masih cenderung mengenyampingkan pendidikan, termasuk pendidikan agama. “Ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama,” imbuhnya.
Dengan pendidikan agama yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan dapat mengubah pemahaman masyarakat di pesisir. “Mereka mengaku senang. Saya memaklumi karena dari beberapa lokasi sasaran beberapa di antaranya ada yang sudah lama tidak memiliki orang yang khusus mengajarkan agama,” ucapnya.
Lebih lanjut Ansar menyampaikan Pemprov Kepri melalui Biro Kesra sedang mematangkan program itu untuk tahun 2023. Baik dari sisi jumlah mubaligh yang akan ditempatkan, termasuk daerah sebarannya.
Pada tahun 2022, Pemprov Kepri telah menempatkan sebanyak 50 orang dai melalui Program Mubaligh Hinterland. Total anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp 2,5 miliar atau masing-masing dai menerima insentif sebesar Rp 4 juta per bulannya.
Selain itu, di tahun yang sama Pemprov Kepri juga mengalokasikan dana melalui anggaran Biro Kesra senilai Rp 8 miliar. Dana tersebut sebagai insentif kepada 8.000 mubaligh di seluruh kabupaten/kota di Kepri.
(*/pir)
