POLISI Militer Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam menetapkan seorang oknum anggota TNI AL berinisial M sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kopka M diduga terlibat dalam penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau non prosedural yang diusut Polres Bintan.
Komandan Polisi Militer Lantamal IV, Mayor Laut (PM) Joko Hary Mulyono, membenarkan Kopka M telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Sesuai dengan keterangan tersangka S yang dilakukan penyidikan di Polres dan keterangan saksi PMI illegal di BP2MI Tanjungpinang, yang bersangkutan oknum TNI Kokpa M ditetapkan tersangka dalam kasus ini,” kata Joko, Kamis (15/6/2023).
Joko menjelaskan pihaknya telah membuat LP untuk Kopka M yang diduga ikut terlibat penyelundupan PMI ilegal. Mengenai peran Kopka M masih akan didalami lebih jauh.
“Saat ini sudah kita buatkan LP atas kasus tersebut. Perkembangan penyidikan masih terus kita gali, bagaimana keterlibatan masih kita gali dari saksi,” ujarnya.
“Baru satu korban yang kita minta keterangan. Kan masih ada empat PMI lagi. Lalu ada satu pelaku masyarakat sipil yang dalam pengejaran polisi, jika tertangkap bisa kita gali lebih dalam,” sambungnya.
Joko menjelaskan, Kopka M dijerat pasal perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
“Kopka M diterapkan Pasal 81 jo 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,” jelas Joko lagi.
Pemeriksaan terhadap Kopka M diakuinya menemui kendala. Sebab, tersangka tengah menderita penyakit TBC. Untuk Kopka M sendiri sudah ditahan namun dipisahkan dengan tahanan lain.
“Pelaku Kopka M kita tahan dengan dipisahkan dengan tahanan lainnya karena ia dalam keadaan sakit TBC. Jadi kita pisahkan. Sejauh apa Kopka M terlibat kita menunggu hasil pemeriksaan kesehatan jika dinyatakan aman maka akan diperiksa kembali,” ucapnya.
Joko mengatakan untuk penanganan kasus PMI ilegal pihaknya berkomitmen mencegah dan menindak tegas anggota TNI AL yang terlibat. Nantinya jika pemberkasan Kopka M telah selesai akan dilimpahkan ke Pengadilan militer.
“Kita akan tumpas habis jika ada oknum TNI AL yang terlibat dalam kegiatan PMI ilegal. Untuk Kopka M nantinya proses melalui auditor militer. Nanti dilimpahkan auditor militer,” terangnya
Sebelumnya, Polres Bintan, Kepulauan Riau, mengamankan lima orang PMI ilegal yang baru pulang dari Malaysia secara Ilegal. Satu dari lima PMI ilegal itu diamankan di dekat rumah oknum TNI AL (Kopka M).
Kelima PMI itu diketahui baru saja pulang dari Malaysia dan dijemput oleh tersangka S yang telah diamankan oleh Polres Bintan. Para PMI itu diketahui berangkat ke Malaysia pada tahun 2020 lalu dan pulang ke Indonesia melalui Bintan pada Sabtu (10/6/2023) lalu.
(*/ade)
