PELAKSANAAN pemilihan secara elektronik atau e-voting dinilai bisa dilakukan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 atau lima tahun lebih awal dari target yakni Pemilu 2024.
Hal itu diutarakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mengisi sambutan dalam seminar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Universitas Gajah Mada, Kemarin.
Tjahjo menyatakan, pada 2018 mendatang data kependudukan sudah siap untuk digunakan.
“Yang dewasa dan yang punya hak pilih datanya siap, tinggal KPU melakukan verifikasi ulang. Kalau itu bisa, nanti 2019 mau e-voting memungkinkan dan siap,” ujar Tjahjo dikutip laman jpp.go.id Jumat 28 April 2017.
Ia menilai pemilu 2019 bisa saja dilakukan mekanisme e-voting meskipun pemerintah menargetkan pemilu 2024 baru menerapkan sistem tersebut.
Tjahjo juga mengatakan, aturan terkait e-Voting ini akan turut dimasukkan dalam RUU Pemilu yang saat ini tengah dimatangkan. Ia berharap dengan adanya e-Voting, penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Untuk regulasi ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPU serta Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga pengamanan yang melibatkan TNI/POLRI/BIN, perguruan tinggi, dan pers.
“Nanti dengan e-Voting, misalkan jam segini perhitungan suara di TPS selesai, maka dalam detik yang sama sudah terekam di KPU pusat, bisa lewat sms model handphone,” ujar Tjahjo. ***
