DALAM Rapat Paripurna yang digelar Rabu (17/7), sembilan fraksi di DPRD Kota Batam menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya. Persetujuan ini mengantarkan Ranperda tersebut selangkah lebih dekat untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Meskipun menyetujui pembahasan lebih lanjut, beberapa fraksi menyampaikan catatan penting terkait Ranperda tersebut.
Aman SPd, Anggota Dewan dari Fraksi PKB, menyoroti potensi peningkatan pendapatan dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum. Ia meyakini, dengan optimalisasi sistem parkir berlangganan, potensi pendapatan mencapai Rp 90 miliar.
“Harus diupayakan peningkatan pengguna parkir berlangganan. Minimal 50 persen dari total kendaraan di Batam harus ditargetkan menggunakannya,” jelas Aman.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, Aman juga menyarankan agar Pemko Batam fokus pada pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan sumber daya manusia pencari kerja. Hal ini, menurutnya, dapat membantu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Batam, dan bahkan berpotensi menghasilkan insentif fiskal Rp 100 miliar dari pemerintah pusat.
Catatan lain datang dari Fraksi Demokrat-PSI melalui Yunus, yang menekankan pada penanganan sampah, khususnya pengadaan kendaraan pengangkut sampah. Fraksi ini juga meminta penambahan anggaran pokir Anggota DPRD seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.
Pandangan umum dari fraksi-fraksi lain juga disampaikan, seperti Fraksi Nasdem oleh Taufik Ace Muntasir, Fraksi Gerindra oleh Capt Luther Jansen, Fraksi Golkar oleh Jimmy Nababan, Fraksi PKS oleh Rohaizat, Fraksi PAN oleh Safari Ramadhan, dan Fraksi Hati Nurani Rakyat oleh Bobi Alexander Siregar. Sementara itu, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan telah diserahkan sebelumnya karena mengikuti bimbingan teknis.
“Wali Kota Batam akan menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna besok, Kamis,” ujar Ahmad Surya sebelum menutup rapat.
Rapat Paripurna selanjutnya akan menjadi momen krusial bagi Ranperda Perubahan APBD 2024. Masukan dan saran dari fraksi-fraksi akan dipertimbangkan untuk menghasilkan Perda yang optimal dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan Kota Batam.
(dha)
