KEPALA BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6, pada Selasa (10/12/2024).
Berlangsung di Istana Negara, Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto; Wakil Presiden RI, Gibran Rakabumi Raka; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto; dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam laporanya mengatakan, APBN merupakan instrumen penting untuk menentukan kemajuan bangsa serta instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak dan krisis.
“Peran penting ini yang mengharuskan APBN dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan keberlanjutannya agar tidak menjadi sumber masalah,” ujar Sri Mulyani.
Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan capaian perekonomian Indonesia relatif baik dan stabil di tahun 2024.
Hal ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2025 dan lima tahun ke depan.
Kemudian sesuai instruksi Presiden RI, Sri Mulyani akan meningkatkan keselarasan belanja pusat dan daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah sebagai pegangan bagi K/L terkait untuk menentukan arah kebijakan belanja daerah.
Kebijakan efisiensi dan upaya penghematan anggaran ini digaungkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi Indonesia menjadi negara maju dan makmur.
“Saya ingatkan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia diwarnai dengan ketegangan dan peperangan yang mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan ekonomi negara-negara besar,” ujar Prabowo.
Untuk mengantisipasi hal itu, ia mengimbau agar seluruh K/L melakukan pengendalian anggaran secara hati-hati dan terencana dengan baik.
“Belanja negara harus dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada akan tantangan yang tidak menentu.” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti arahan-arahan Presiden RI sesegera mungkin.
“Kita diperintahkan untuk berhemat, terutama pada kegiatan-kegiatan seremonial. Kemudian kebocoran anggaran juga harus dijaga bersama-sama. Dua perintah prioritas dari Presiden RI ini akan kita jalankan sampai ke bawah,” pungkasnya. (*)
