SEORANG warga bernama Jamilah (55), terpaksa mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang pada Kamis pagi kemarin. Ibu rumah tangga ini kebingungan setelah status kesejahteraannya mendadak melonjak dari desil II menjadi desil VI—kategori yang dinilai pemerintah sudah masuk kelompok menengah ke atas.
Akibat perubahan status tersebut, hak Jamilah menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp200.000 per bulan yang telah ia terima sejak 2018 resmi terhenti.
“Suami saya sudah tua. Tidak kerja lagi. Makanya, saya mengusulkan penurunan desil atau di bawah desil enam,” kata Jamilah.
Nasib Jamilah menggambarkan keresahan sekitar 6.000 Kepala Keluarga (KK) di Tanjungpinang yang mengalami pergeseran status kesejahteraan dari desil 1–5 menjadi desil 6–10. Lonjakan desil secara massal ini merupakan bagian dari pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berlangsung secara nasional.
Kepala Dinsos Kota Tanjungpinang, Endang Susilawati, mengonfirmasi bahwa kantornya kini melayani puluhan warga setiap hari yang mengajukan sanggahan dan perubahan status desil.
Endang menegaskan bahwa perubahan pemeringkatan ini bukan atas keputusan mandiri pemerintah daerah, melainkan hasil pengolahan dan pemodelan statistik di tingkat nasional.
Dalam penentuan desil, pemutakhiran data memperhitungkan variabel kondisi rumah tangga secara menyeluruh, meliputi:
- Jenis lantai, dinding, dan atap rumah
- Fasilitas sanitasi dan sumber air bersih
- Aset yang dimiliki keluarga
Endang mengimbau masyarakat untuk tidak menilai status desil hanya dari satu aspek tunggal, seperti kepemilikan kendaraan atau nilai penghasilan semata. Untuk mengakomodasi warga yang terdampak, Dinsos Tanjungpinang membuka beberapa jalur pemutakhiran data sesuai kondisi riil di lapangan:
- Akses Digital Mandiri: Melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos (Android Play Store) atau situs dtsen-form.bps.go.id.
- Layanan Tatap Muka: Mendatangi kantor kelurahan setempat atau Kantor Dinsos Tanjungpinang untuk diinput ke dalam sistem SIKS-NG.
Pihak Dinsos berkomitmen memproses seluruh usulan sanggahan agar data sosial ekonomi masyarakat Tanjungpinang mencerminkan kondisi objektif di lapangan.
(nes)
