MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyinggung soal kelanjutan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam, Kepulauan Riau yang tertunda.
“Dengan Korea memang sudah habis masa waktunya 2 tahun, kita sekarang sedang meng-exercise kurang lebih kerja sama dengan pihak lain di luar Korea yang memang masa waktu kerjasamanya sudah selesai. Namun demikian sebagaimana tadi saya sampaikan tentu pembangunannya akan terus dilakukan,” ujar Meutya kepada sejumlah awak media di Kantor Kemkomdigi, Kamis (20/3/2025).
Meski demikian, Meutya masih belum bisa memberikan informasi pihak mana yang akan dilibatkan dalam melanjutkan pembangunan data center tersebut.
“Kita nanti dengan siapa kita akan putuskan bersama di pemerintah. Tapi yang memang rencananya tentu akan tetap membangun data center di berbagai wilayah, termasuk di wilayah tersebut,” tuturnya.
Pada bulan Februari lalu, Komdigi mengatakan proyek pembangunan PDN Batam dihentikan.
Hal tersebut disampaikan di tengah pengumuman efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail menjelaskan, pagu anggaran kementeriannya pada tahun 2025 yang semula Rp7,73 triliun disesuaikan mengikuti instruksi presiden.
Salah satu proyek nasional, yakni PDN Batam dipilih untuk tidak dilanjutkan tahun ini seiring dengan penghentian kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
Ismail menyebut efisiensi anggaran yang bersumber dari PHLN mencapai Rp773 miliar.
“Sehubungan dengan pembatalan proyek, data center di Batam akan ditiadakan,” kata Ismail dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025) lalu.
Namun, dalam rapat yang sama, Menteri Komdigi, Meutya menjelaskan bahwa proyek ini tidak dilanjutkan bukan karena efisiensi anggaran, melainkan tidak ada kelanjutan dari kontrak kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan.
“Jadi kalau Data Center Batam itu sebetulnya bukan karena efisiensi, tapi Data Center Batam ini program yang sudah lama kita ada kontrak kerja sama dengan Korea Selatan, kemudian tidak ada lanjutan dari itu,” kata Meutya.
Ia menduga kondisi politik di Korsel yang sempat mengalami turbulensi menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya proyek ini. Akibatnya, selama dua tahun tidak ada pembangunan yang dilakukan.
Pembangunan PDN sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan digital serta mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor di dalam negeri.
Mulanya, pemerintah berencana membangun tiga Pusat Data Nasional yang tersebar di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (*)
