POLEMIK terkait acara perpisahan kelas IX SMPN 28 Kota Batam disalahsatu hotel mewah menarik Wali Kota Batam Amsakar Achmad untuk buka suara.
Pria yang juga menjabat Kepala BP Batam ini, menyampaikan soal kegiatan perpisahan tersebut, dirinya akan memanggil kepala sekolah tersebut untuk dimintai penjelasan.
“Akan saya panggil. Nanti akan saya sendiri yang telepon kepala sekolahnya,” kata Amsakar, Selasa (27/5/2025).
Amsakar menyebut surat edaran yang dikeluarkan Disdik Batam beberapa waktu yang lalu itu bertujuan agar tidak melakukan kegiatan di hotel.
“Kita membuat edaran dan memberitahukan di forum terbuka bahwa tidak ada lagi acara untuk perpisahan yang dilakukan sekolah di hotel-hotel tertentu,” ujarnya.
Ia juga telah menegaskan pada peringatan Hardiknas beberapa waktu lalu, soal perpisahan itu kepada para kepala sekolah.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada murid yang tidak bisa ikut ujian karena SPP.
“Kemarin pada saat Hardiknas, dua hal yang saya berikan penekanan. Pertama, soal penyelenggaraan kegiatan perpisahan di hotel tak ada cerita lagi. Kedua, saya tidak mau ada lagi anak didik kita yang tak bisa ikut ujian karena tersandera oleh uang SPP. Yang penting anak ujian dulu, baru saat nanti ambil ijazah dibahas dengan orang tuanya. Seandainya kalau itu bermasalah, hubungi saya, kita akan selesaikan,” ujarnya.
Terkait perpisahan SMPN 28 Batam yang orang tua merasa tak dilibatkan dalam pembahasan, Amsakar menyebut jika hal itu benar maka kepala sekolah tak mengindahkan edaran yang telah dikeluarkan sebelumnya.
“Kalau orang tua merasa tidak dilibatkan, itu kesalahan ada di sekolah atau pada komite. Nanti akan saya cek itu. Kalau kepala sekolah yang melaksanakan itu berarti tidak mengindahkan edaran saya,” ujarnya.
Seperti diberitakan SMPN 28 Batam menggelar acara perpisahan murid kelas IX di hotel bintang 4, kawasan Batam Center. Orang tua murid pun keberatan dengan acara tersebut karena biaya yang besar.
Selain besarnya biaya acara, pihak orang tua juga merasakan tidak ada keterbukaan (transparansi) dari pihak panitia pelaksana acara dalam hal penggunan uang.
(*)
