DALAM rangka antisipasi menyambut lonjakan kebutuhan uang tunai selama Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Bank Indonesia menyiapkan Rp2,9 triliun uang layak edar (ULE) di wilayah Kepulauan Riau.
Penyediaan likuiditas tersebut dikemas dalam program SERAMBI 2026 yang digelar mulai 13 Februari hingga 15 Maret 2026.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Ronny Widijarto, menyebut nilai penyediaan uang tahun ini meningkat 38 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Menurut dia, kenaikan alokasi dana tunai itu disesuaikan dengan tren pertumbuhan ekonomi Kepri sepanjang 2025 yang mencapai 26,94 persen serta peningkatan aktivitas transaksi masyarakat saat bulan puasa dan menjelang Lebaran.
“Peningkatan ini kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri agar distribusi uang berjalan lancar dan mencukupi,” ungkap Ronny saat peluncuran program SERAMBI 2026 di Kantor Perwakilan BI Kepri di Batam, Jumat (13/02/2026).
Melalui SERAMBI 2026, BI Kepri membuka layanan kas keliling di tujuh titik, termasuk sejumlah masjid besar di Batam. Selain itu, layanan penukaran terpadu bersama perbankan akan digelar di One Batam Mall pada 9–10 Maret 2026.
Untuk memperluas akses, BI menggandeng 15 bank. Masyarakat dapat memesan jadwal penukaran secara daring melalui aplikasi PINTAR di laman resmi BI sehingga proses lebih tertib dan terjadwal.
Tahun ini, batas maksimal penukaran per orang juga dinaikkan dari Rp4,3 juta menjadi Rp5,3 juta. Kebijakan tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi masyarakat memenuhi kebutuhan transaksi, termasuk pembagian tunjangan hari raya (THR) dan tradisi berbagi uang baru.
Penjabat Sekretaris Daerah Kepri, Luki Zaiman, mengapresiasi langkah BI. Ia menilai ketersediaan uang baru setiap Ramadan dan Idulfitri memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran aktivitas ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran.
Pemerintah daerah berharap distribusi uang layak edar tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau pulau-pulau dan wilayah terpencil di Kepri agar layanan tersedia secara merata dan aman. (*)
