DARI sekitar 1.100 industri kecil dan menengah (IKM) di bawah binaan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, baru ada 59 IKM yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk (BM) yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai (BC) Batam. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya meringankan dunia usaha terkait dengan penerapan PMK 199/2019 yang mulai berlaku 30 Januari 2020 lalu.
Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM Disperindag Kota Batam, Januar menuturkan, sejumlah upaya untuk mengoptimalkan jumlah IKM yang memperoleh fasilitas bebas bea masuk ini. Salah satunya adalah sosialisasi kepada IKM untuk memanfaatkan fasilitas ini.
Disperindag juga telah berkoordinasi dengan BC Batam terkait kemudahan ini. Hanya saja, sebagian besar IKM ini terkendala pada persyaratan yang mewajibkan setiap IKM memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Batam pada Jumat (14/2), Januar berharap ada keringanan atas persyaratan yang menjadi kendala ini.
“Ada beberapa kendala, syaratnya harus punya NPWP, ini jadi kendala, dan mungkin bisa dipikirkan untuk mengganti syarat NPWP,” kata Januar.
Lebih lanjut, Januar berharap kemudahan lain bisa didapat IKM di Batam, tidak hanya pembebasan bea masuk, namun juga bisa memperoleh pembebasan PPN.
Kabid BKLI BC Batam, Sumarna menuturkan, syarat NPWP menjadi salah satu yang utama terkait dengan fasilitas pembebasan ini. NPWP ini menjadi acuan BC Batam dalam sistem pendataan IKM. Tanpa itu pihaknya akan kesulitan dalam proses pengawasan pembebasan bea masuk ini.
“IKM wajib NPWP itu untuk kebutuhan sistem pendataan kami, kalau tidak ada NPWP kami kesulitan,” kata Sumarna.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman, mengaku kaget dengan masih banyaknya IKM yang belum terdaftar. Pihaknya berharap kondisi tersebut bisa segera mengalami perubahan.
Hendra mendorong agar Disperindag dan BC Batam bisa bersinergi untuk mempercepat proses registrasi untuk mendapat fasilitas bebas bea masuk.
“IKM yang ada di Batam, ada nilai eksklusifitas. Kami minta tetobosan dari Disperindag dari 1.100 itu dikumpulkam lagi, kita data dan penuhi syaratnya hingga teregistrasi di BC. Komisi II punya tanggungjawab penuh,” kata Hendra.
Terkait dengan kendala NPWP ini, Sekertaris Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, berharap semua IKM di Batam bisa memenuhi persyaratan tersebut. Hal itu diakuinya harus bisa menjadi kebanggaan, karena sebagai bukti ketaatan terhadap kewajiban sebagai warga negara.
*(bob/GoWestId)
