ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia menolak bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mereka meminta pertemuan digelar terbuka agar dapat disaksikan langsung oleh khalayak.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah menegaskan, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Jokowi jika dilaksanakan secara terbuka.
Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional,” ungkap Muhammad Nurdiyansyah melalui keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019) pagi.
Selain itu tambahnya, aliansi juga meminta Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang telah dituangkan dalam “Maklumat Tuntaskan Reformasi” secara tegas dan tuntas.
“Sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tandas Nurdiansyah.
Berbagai gerakan yang dilakukan mahasiswa di berbagai wilayah sebutnya, telah menyuarakan tuntutan yang jelas. Seluruh aksi demonstrasi ini tegasnya, tidak akan terjadi apabila negara bersedia membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Kecewa pada kekerasan aparat
Aliansi BEM juga kata Nurdiyansyah, kecewa atas setiap tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang seolah mendapatkan angin segar di era Pasca Reformasi.
“Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif,” imbaunya.
Kondisi saat ini sambungnya, justru mengharuskan presiden untuk ambil bagian dalam mengusut, menindak, dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi.
Dia juga menyinggung para rektor yang diimbau untuk menertibkan mahasiswa. Menurutnya, dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Jokowi, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas.
“Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah,” jelasnya.
Dia menegaskan, berkaca dari kejadian yang telah dialami, pihaknya tidak ingin dijadikan alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan.
“Kami juga merasa tuntutan yang kami ajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media. Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa,” tegasnya.
Sebelumnya, kepada sejumlah jurnalis di di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9), Jokowi mengatakan mengundang perwakilan mahasiswa, terutama yang tergabung dalam BEM. Pertemuan itu diagendakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9).
Unjuk rasa mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat digelar di Jakarta dan sejumlah daerah Senin (23/9) hingga Selasa (24/9) mereka meminta Pemerintah dan DPR RI membatalkan beberapa produk legislasi yang kontroversial dibatalkan.
Bahkan, Rabu (26/9) gelombang penolakan kembali disuarakan kalangan pelajar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Ribuan pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) menyerbu gedung parlemen.
(*)
