BADAN Pengusahaan (BP) Batam mendapat pagu anggaran tahun 2027 senilai Rp2,44 triliun—angka yang sejajar dengan ketetapan pagu indikatif sebelumnya.
Keputusan tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Senin (31/8/2026). Pagu ini disiapkan untuk mengeksekusi tema pembangunan 2027, yaitu ‘Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern’.
“Pagu anggaran BP Batam tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” tegas Amsakar dalam keterangan resminya, Selasa (1/9/2026).
Meski nilai total anggaran tak bergeser, terdapat penyesuaian internal berupa rekomposisi alokasi senilai Rp131,26 miliar. Pergeseran anggaran yang sebelumnya disetujui Komisi VI DPR RI pada 17 Juni 2026 ini dialihkan untuk mendanai program baru dan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan penanaman modal.
Penggunaan dana sebesar Rp2,44 triliun tersebut nantinya disalurkan ke dalam dua pos utama:
- Program Dukungan Manajemen
- Program Pengembangan Kawasan Strategis
Peta Target PNBP 2027
DI sisi penerimaan, BP Batam menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2027 seimbang dengan nilai anggaran belanja, yakni Rp2,44 triliun. Seluruh pasokan pendapatan ini dikumpulkan dari unit pengumpul dan badan usaha di internal BP Batam, dengan tiga pilar utama:
- Direktorat Pengelolaan Pertanahan
- Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah
- Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan
Amsakar menegaskan pentingnya pengawasan dan bantuan dari legislatif demi merealisasikan rencana kerja tersebut.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
(dha)
