Anggota Komisi IX DPR RI Soroti SPPG di Kepri, Belum Standar Minimal BGN

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti kondisi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai belum sesuai standar minimal Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (18/9/2025).

“Catatan kami cukup banyak terkait fasilitas SPPG. Salah satunya adalah ruang dapur yang masih belum layak. Exhaust dapur jauh dari standar minimal BGN. Kalau orang masak, pasti panas, dan itu mempengaruhi kualitas makanan. Makanan bisa cepat basi karena dapurnya panas,” tegas Zainul Munasichin, seperti dikutip dari Niaga.Asia.

Ia mempertanyakan proses verifikasi BGN terhadap dapur yang baru beroperasi pada Agustus–September 2025. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa lagi ditoleransi seperti pada masa awal peluncuran program.

“Kalau bulan Januari, Februari, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah September, kok ada dapur seperti ini diloloskan? Itu aneh menurut saya. Kami minta tim BGN memperketat verifikasi, dan bulan depan seluruh peralatan dapur harus sudah sesuai standar,” imbuhnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB itu juga menyoroti perlengkapan dapur, mulai dari ukuran meja pemorsian hingga material pipa dan hollow stainless yang tidak sesuai ketentuan.

Ia menekankan agar BGN melakukan pengecekan ulang terhadap standarisasi dapur, termasuk genset dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kalau tidak standar, lebih baik di-pending dulu karena itu berisiko,” ujarnya.

Selain itu, Zainul menekankan pentingnya perhatian khusus BGN terhadap dapur-dapur di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), terutama di Kepulauan Riau.

Ia menilai kolaborasi antara BGN dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan pemerataan program Makanan Bergizi Gratis.

“Kepri ini kepulauan, jadi harus ada atensi khusus terkait dapur 3T. Masih ada seratus lebih dapur yang belum berdiri. Kita harapkan sampai akhir Desember target dapur 3T bisa tercapai. Daerah-daerah 3T butuh afirmasi dari BGN bersama daerah,” pungkasnya. (*)