GUBERNUR Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mulai menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi potensi resesi ekonomi global pada 2023.
Di antaranya, kata Ansar, dengan berupaya menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan daerah. “Salah satu alat ukur kita, yaitu mendorong daya beli masyarakat agar terhindar dari resesi,” ujar Gubernur di Tanjungpinang, Senin (31/10/2022).
Menurut Ansar resesi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.
Ansar menyampaikan sejumlah program menghadapi ancaman badai resesi ekonomi, antara lain memberikan pinjaman modal tanpa bunga bagi para pelaku UMKM supaya tetap dapat mengembangkan usaha.
Apalagi, menurutnya, sektor UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional di tengah badai pandemi Covid-19.
Program yang mulai berjalan sejak 2022 itu juga sangat diminati pelaku UMKM. Ini terbukti dengan cakupan pinjaman modal yang sudah terserap mencapai Rp 20 miliar.
“Tahun 2023, kita lanjutkan lagi. Program ini bekerja sama dengan bank daerah, Bank Riau Kepri (BRK),” ujar Ansar.
Kemudian dalam upaya pengendalian angka inflasi, Ansar dan jajaran juga berkeliling kabupaten/kota untuk meluncurkan gerakan menanam di pekarangan rumah dalam rangka menjaga ketahanan rumah tangga.
“Beberapa komoditas yang bisa dihasilkan warga, misalnya cabai,” sebut Ansar.
Gubernur juga menginisiasi pasar murah di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok yang berpengaruh besar terhadap inflasi, seperti cabai, telur, dan bawang.
Bahkan di daerah perbatasan seperti Natuna, pihaknya memberikan bantuan alat pertanian dan belasan ton pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, lanjutnya, Pemprov Kepri turut melakukan penyesuaian tarif transportasi laut untuk mengendalikan angka inflasi, karena ongkos transportasi menjadi pemicu terbesar inflasi di daerah itu sebagai imbas kenaikan harga BBM pada awal September 2022.
“Pada awal kenaikan harga BBM. Kita putuskan tarif transportasi laut tak boleh naik di atas 20 persen. Ini semua dilakukan demi pengendalian inflasi,” ungkap Ansar.
Mantan Legislator DPR RI itu mengutarakan Pemprov Kepri telah meningkatkan kerja sama dengan provinsi lain, seperti Sumatera Barat terkait menjaga keandalan pasokan pangan satu sama lainnya.
Selanjutnya, tahun depan di tiap-tiap kabupaten/kota se-Kepri akan diadakan gudang pendingin atau cold storage untuk menyimpan produk makanan agar tahan lebih lama.
“Upaya-upaya dilakukan, harapannya membuat kita tetap mampu bertahan di tengah situasi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja,” demikian Ansar.
(*)
Sumber: Antara
