ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri, Indrawan, mengungkapkan berdasarkan hasil survei indeks kerawanan pemilu menyebutkan wilayah Kepri dikategorikan rawan sedang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut Indrawan potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan hasil survei itu merupakan peringatan awal yang dapat dipergunakan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Kepri dan juga institusi yang berwenang lainnya untuk melakukan berbagai upaya pencegahan.
“Meski dikategorikan rawan sedang, bukan berarti realitanya tidak bisa meningkat menjadi tinggi atau justru makin kecil. Ini tentu tergantung pada upaya pencegahan yang dilakukan bersama,” kata Indrawan di Tanjungpinang, Sabtu (31/12/2022).
Dia mengungkapkan, minimal ada tiga potensi kerawanan yang dapat terjadi di Kepri selama pelaksanaan Pemilu 2024. Pertama, berhubungan netralitas aparat pemerintah.
Berdasarkan pengalaman pada pemilu dan pilkada sebelumnya, jajaran Bawaslu Provinsi Kepri menangani sejumlah kasus terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur desa.
“Kami mengawasi aktivitas ASN, TNI, dan Polri yang ada kaitannya dengan netralitas pemilu dan pilkada. Tentu kami berkoordinasi dengan institusi yang berwenang lainnya dalam melakukan upaya pencegahan,” katanya.
Kedua, terkait dengan politik uang. Jajaran Bawaslu Provinsi Kepri juga menangani sejumlah kasus terkait dengan politik uang pada pemilu dan pilkada sebelumnya, yang diharapkan tidak terjadi kembali pada pemilu dan pilkada mendatang.
“Kami berharap seluruh peserta pemilu tidak melakukan politik uang untuk mendapatkan dukungan,” ucapnya.
Ketiga, netralitas penyelenggara pemilu. Pada pemilu dan pilkada sebelumnya, terdapat sejumlah kasus yang berhubungan dengan ketidaknetralan oknum penyelenggara pemilu sehingga kasus tersebut ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Godaan dalam pemilu dan pilkada itu cukup besar sehingga penyelenggara pemilu harus tetap komitmen melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan penuh integritas,” tuturnya.
Selain ketiga permasalahan itu, Indrawan mengatakan bahwa pihaknya juga membentuk tim khusus yang mengawasi aktivitas politik di media sosial. Peserta pemilu dan para pendukungnya harus saling menghormati agar konflik di media sosial tidak terjadi.
“Kami ingatkan juga ASN untuk menahan diri, tidak terlibat, ataupun terjebak memberi dukungan, baik secara langsung maupun melalui media sosial,” katanya. (*/pir)
Sumber: Antara
