PRESIDEN Joko Widodo mengumumkan secara resmi pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022) siang di Istana Merdeka, Jakarta. Alasannya subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sementara anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
“Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Joko Widodo, dikutip dari setkab.go.id.
Keputusan mengalihkan subsidi BBM mengakibatkan harga beberapa jenis BBM bersubsidi mengalami kenaikan. Masyarakat keberatan karena kenaikan harga BBM akan berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain.
Kebijakan subsidi BBM pertama kali diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru. Sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, pemerintah Orde Baru sempat surplus dari penjualan BBM.
Dalam buku 40 Tahun Perkembangan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia, 1945–1985, disebutkan bahwa sejak tahun 1966 penjualan BBM memberikan hasil LBM (Laba Bersih Minyak) yang merupakan bagian dari penerimaan minyak di samping hasil dari kontraktor Perjanjian Karya.
Pada 1967, jumlah penerimaan negara dari minyak bumi sebesar Rp 8,6 miliar terdiri dari hasil Perjanjian Karya sebesar Rp 7,4 miliar dan Rp 1,2 miliar dari LBM. LBM diperoleh dari selisih nilai penjualan BBM di dalam negeri dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BBM tersebut. Penerimaan LBM meningkat antara tahun 1967 sampai awal 1974 sesuai dengan kebijakan penetapan harga jual BBM dan peningkatan jumlah penjualan BBM, yaitu dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 34 miliar.
“Akan tetapi sejak tahun 1974/75 keadaan berubah, dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM, karena harga jual BBM, terutama minyak tanah berada di bawah biaya produksinya, sedangkan konsumsi minyak tanah berkembang cepat,” tulis buku terbitan Biro Humas & HLN Pertamina itu.
Widjojo Nitisastro, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri merangkap Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), dalam wawancara mengenai harga BBM naik dan hubungannya dengan APBN di TVRI pada 6 Januari 1982, mengatakan bahwa sepuluh tahun lalu (1972/73), tidak ada subsidi BBM, tetapi justru surplus atau kelebihan sebesar Rp 31 miliar.
“Jadi, pada waktu itu pemerintah menjual BBM tidak perlu memberikan subsidi. Penerimaan pemerintah justru bertambah dengan Rp 31 miliar,” kata Widjojo dalam Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian. Tahun 1973/74 juga surplus atau kelebihan penerimaan sebesar Rp 34,2 miliar.
Widjojo menguraikan, pemerintah baru mulai memberikan subsidi BBM pada 1974/75 sebesar Rp 16 miliar. Tahun berikutnya, subsidi BBM turun signifikan menjadi hanya Rp 1,3 miliar. Namun, subsidi kembali membengkak pada 1976/77 menjadi Rp 10,4 miliar. Sejak itu, subsidi BBM terus naik: Rp 62,2 miliar (1977/78), Rp 197 miliar (1978/79), Rp 535 miliar (1979/80). Subsidi BBM menembus Rp 1.005 miliar (1980/81) dan Rp 1,5 triliun (1981/82).
Jusuf Kalla dalam seminar nasional pemanfaatan gas sebagai energi alternatif pengganti BBM di Jakarta, 30 November 2004, mengatakan bahwa keputusan memberikan subsidi BBM adalah keputusan politis yang diambil sejak era pemerintahan Orde Baru dengan tujuan utama menjamin stabilitas politik di dalam negeri.
“Langkah populis itu terbukti menyandera anggaran belanja negara dengan nilai subsidi yang semakin membengkak,” tulis Tomi Lebang dalam Berbekal Seribu Akal, Pemerintahan dengan Logika: Sari Pati Pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Di samping memberikan subsidi BBM, pemerintah Orde Baru juga menaikkan harga BBM. Bahkan, sejak awal pemerintahan Orde Baru berdiri.
Zamroni Salim, Bawono Kumoro, dan Komaidi Notonegoro dalam Kebijakan Subsidi BBM, buklet terbitan The Habibie Center, menyebutkan bahwa selama menjabat sekitar 32 tahun, Presiden Soeharto tercatat telah 21 kali (1967–1998) melakukan penyesuaian atau menaikkan harga BBM bersubsidi –sumber lain menyebut 18 kali sejak tahun 1968.
Berdasarkan data Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) yang disajikan para peneliti tersebut, pemerintah Orde Baru tidak menaikan harga BBM bersubsidi pada 1969, 1971, 1977, 1978, 1981, 1987, 1988, 1989, 1992, 1994–1997.
Laporan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM tahun 2015 menyebutkan bahwa periode 1993–1997 merupakan periode terpanjang harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Dalam periode ini harga bensin premium Rp 700 per liter, minyak tanah Rp 280 per liter, dan solar Rp 380 per liter.
Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada 5 Mei 1998 karena krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 yang memuncak pada 1998. Sehingga harga bensin premium menjadi Rp 1.200 per liter, minyak tanah Rp 350 per liter, dan solar Rp 600 per liter.
Namun, tak lama kemudian, pada 16 Mei 1998, pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi karena situasi politik, sehingga harga bensin premium menjadi Rp 1.000 per liter, harga minyak tanah kembali ke harga tahun 1993 yaitu Rp 280 per liter, dan harga solar menjadi Rp 550 per liter.
(*)
Sumber: historia.id
