BADAN Pengusahaan (BP) Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp665,11 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut mengambil porsi sekitar 27,2 persen dari total usulan pagu anggaran BP Batam yang mencapai Rp2,44 triliun.
Besaran alokasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta. Seluruh dana dalam pagu anggaran tersebut dipastikan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Amsakar menjelaskan bahwa alokasi ratusan miliar untuk sektor fisik ini difokuskan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Kebijakan ini diambil karena pembangunan fisik berdampak langsung terhadap iklim investasi dan produktivitas daerah.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” ujar Amsakar dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.
Pengembangan infrastruktur pada 2027 mencakup delapan sektor prioritas, yaitu:
- Fasilitas pelabuhan dan bandara
- Jaringan jalan dan jembatan
- Sistem drainase kota
- Fasilitas air bersih dan pengolahan limbah (IPAL)
- Kawasan pariwisata
- Fasilitas kesehatan
Arah penggunaan anggaran ini diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. BP Batam berkomitmen menjaga tata kelola anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik, dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” lanjut Amsakar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto memberikan apresiasi atas pencapaian BP Batam di lapangan. Ia mengingatkan agar anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif, inklusif, dan akuntabel demi mendorong daya saing kawasan serta pembukaan lapangan kerja baru di Batam.
(dha)
