DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin (25/8/2025) dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan.
Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Utama DPRD Kepri ini dihadiri oleh fraksi-fraksi dari Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat Nurani, dan Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa, yang semuanya menyatakan dukungannya terhadap Ranperda tersebut. Namun, Fraksi PDIP tidak hadir dalam sidang ini.
Beberapa fraksi memberikan catatan penting. Fraksi Golkar, melalui Asmin Patros, menekankan bahwa perubahan APBD harus berpijak pada prioritas pembangunan daerah dan mempertimbangkan kondisi ekonomi baik secara global maupun nasional. Ia juga menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp7,311 miliar akibat berkurangnya alokasi transfer dari pusat sekitar Rp152 miliar. Meski begitu, Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri karena berhasil meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp144 miliar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Fraksi NasDem, diwakili oleh Suhadi, menegaskan pentingnya kemandirian fiskal melalui optimalisasi dan inovasi dalam PAD, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dan pengelolaan belanja yang transparan.
Sementara itu, Fraksi PKS, melalui Ismiyati, menekankan bahwa peningkatan PAD seharusnya berbasis pada perbaikan sistem pemungutan, bukan sekadar kenaikan tarif yang membebani masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa penurunan transfer dari pusat perlu diimbangi dengan efisiensi dan diversifikasi pendapatan daerah.
Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad, yang hadir dalam sidang tersebut, mengapresiasi dukungan semua fraksi terhadap perubahan APBD 2025. Ia menyampaikan bahwa penyusunan perubahan ini memperhitungkan dinamika ekonomi yang mempengaruhi kondisi fiskal daerah.
“Walaupun terjadi penurunan transfer pusat, kami berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, sehingga Kepri memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan,” ujar Gubernur Ansar. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien, dan transparan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.
(nes)
