12 terdakwa korupsi izin usaha tambang Kepri divonis hukuman 4 tahun hingga 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (18/3).
Sebanyak 10 dari 12 terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti (UP) atas korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 31,8 miliar.
Terdakwa Amjon divonis 12 tahun penjara dan menghukum membayar denda Rp400 juta subsider 4 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Dalam tuntutannya, JPU Dody Emil Gazali menuntut mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Amjon, pidana 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara. Sedangkan untuk Terdakwa Azman Taufik divonis 9 tahun dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan.
Sebelumnya JPU menuntut, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kepri Azman Taufik dituntut 13 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara.
Terdakwa Bobby dan Wahyu divonis 6 tahun dan denda Rp.400 juta subsider 4 bulan penjara, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti (UP) Rp.8,2 miliar subsider 3 tahun dan 6 bulan.
Sebelumnya, Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa Wahyu Budi Wiyono dan Persero Komenditer CV Buana Sinar Khatulistiwa Bobby Satya Kifana, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara serta membayar UP Rp 8 miliar subsider 4 tahun 6 bulan penjara.
Kemudian, Terdakwa Arief Rate divonis 5 tahun penjara dan denda Rp.300 jute subsider 3 bulan penjara, serta menghukum membayar (UP) Rp.2,3 miliar subsider 3 tahun penjara.
Sebelumnya, Direktur Gemilang Sukses Abadi Arief Rate dan Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari M Achmad, dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara serta membayar UP 2,3 miliar subsider 3 tahun 6 bulan penjara.
Selanjutnya, Terdakwa M. Achmad divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp.300 juta subsider 3 bulan penjara, serta menghukum (UP) Rp.2,5 miliar subsider 3 tahun dan 6 bulan.
Sementara itu, Terdakwa Hari Malonda dan Sugeng divonis masing-masing 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan penjara, serta dihukum membayar UP Rp.7,1 miliar subsider 3 tahun 6 bulan.
Sebelumnya, Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Bintan Harry E Malonda dan wakilnya Sugeng, dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara serta membayar UP Rp 7,5 miliar subsider 3 tahun 9 bulan penjara.
Terdakwa Eddy Rasmadi divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan penjara, serta UP Rp1,7 miliar subsider 3 tahun 6 bulan penjara.
Sebelumnya jaksa Menuntut, Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses Eddy Rasmadi dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara serta membayar UP 1,7 miliar subsider 3 tahun 9 bulan penjara.
Dan selanjutnya, Terdakwa Jalil divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan Rp300 juta subsider 3 bulan penjara, serta UP Rp878 juta subsider 3 tahun penjara. Serta Terdakwa Adrian Alamin divonis pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara, serta UP Rp613 juta subsider 2 tahun penjara.
Kedua terdakwa sebelumnya masing-masing di tuntut oleh JPU yakni untuk, Mitra BUMDES Maritim Jaya Desa Air Gubi, Jalil, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara serta membayar UP Rp 878 juta subsider 3 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan, Kepala Cabang PT Tan Maju Bersama Sukses, M Adrian Alamin dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara serta membayar UP Rp 613 juta subsider 2 tahun 9 bulan penjara.
Dan yang terakhir, Terdakwa Junaedi divonis 5 tahun 6 bulan penjara Rp300 juta subsider 3 bulan penjara, serta UP Rp1,2 miliar subsider 3 tahun 6 bulan penjara.
Sebelumnya, JPU menuntut, Persero Komenditer CV Dwi Karya Mandiri Junaidi juga dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta, subsider 4 bulan penjara serta membayar UP Rp 1 miliar subsider 3 tahun 9 bulan penjara.
“Terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP,” tegas Hakim Guntur Kurniawan.
Atas vonis tersebut, seluruh terdakwa melalui penasihat hukum masing masing menyatakan pikir-pikir.
(*)
Sumber : bentan.co.id
