Lewat SiApik, BI Kepri Permudah Pelaku UMKM Susun Laporan Keuangan

DALAM upaya mendorong akses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih luas, sekaligus melakukan penguatan literasi keuangan UMKM, Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan penguatan akselerasi peningkatan akses keuangan UMKM.

Hal tersebut diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SiApik) yang dapat memudahkan UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan usaha dan secara otomatis dapat menghasilkan laporan keuangan secara digital.

Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri), Miftahul Choiri, mengatakan aplikasi SiApik salah satu upaya BI Kepri membantu para pelaku UMKM.

Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki dokumen dan catatan keuangan yang baik, sehingga menimbulkan informasi asimetris yang menyebabkan lembaga keuangan tidak memiliki informasi yang cukup terhadap potensi UMKM. Imbasnya, penyaluran kredit menjadi tidak optimal.

“BI terus berupaya untuk meminimalkan hal tersebut, salah satunya melalui peningkatan literasi keuangan bagi UMKM. Kami berupaya mengajak UMKM untuk dapat naik level di antaranya dengan memiliki laporan dan catatan keuangan yang baik,” kata Miftahul, Selasa (18/10/2022).

Ia menjelaskan dalam survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di tahun 2020 hanya 30,5 persen UMKM yang telah/sedang memiliki kredit bank.

Sementara itu, UMKM yang memiliki kredit dari fintech atau lembaga keuangan selain bank lainnya hanya 6,1 persen.

“Sebagian besar UMKM yang belum mendapatkan kredit disebabkan oleh tidak adanya agunan dan dokumen formal. Salah satu dokumen formal yang dimaksud adalah catatan keuangan yang meliputi catatan aset hingga transaksi,” sebutnya.

Menurut Miftahul sektor UMKM memiliki peran strategis di Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 57 persen di mana UMKM menyerap sampai dengan 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 16 persen dari ekspor non migas.

Dengan begitu BI terus terlibat dalam mendorong sektor UMKM, salah satunya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. “Sebagai anak bangsa, kita perlu mendukung produk-produk UMKM yang tak kalah mutunya,” kata Miftahul.

(*)

Sumber: Antara