SEBANYAK 4,74 ton ikan impor ilegal asal Cina dan Malaysia disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lantaran ikan-ikan tersebut tidak dilengkapi persyaratan impor sesuai ketentuan di Batam, Kepulauan Riau.
‘’Indikasinya, produk itu masuk secara ilegal, dan sudah ada yang beredar di masyarakat,’’ kata Direktur Jenderal Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam rilisnya di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (5/6/2022).
Adin yang memimpin langsung operasi pengawasan importasi ikan di Batam pada 4 Juni itu merinci pihaknya menemukan sebanyak 4,25 ton ikan makarel asal Cina di cold storage PT SLA, dan 498 kg ikan bawal emas asal Malaysia di PT ATN.
Adin juga menyebut bahwa kedua komoditas perikanan tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi Persetujuan Impor (PI) dan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate).
Adin juga memastikan 4,748 ton ikan impor ilegal tersebut saat ini dalam pengawasan jajaran Pangkalan PSDKP Batam, bahkan telah dilakukan penyegelan.
Hal tersebut, lanjutnya, merupakan upaya menghentikan dan mencegah agar ikan ilegal tersebut tidak beredar di masyarakat.
“Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kami, seluruhnya sudah kami segel sebagai upaya melindungi masyarakat dari komoditas perikanan yang masuk tidak sesuai ketentuan,” tegas Adin.
Terkait temuan tersebut, Adin menegaskan bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di bidang importasi komoditas perikanan mengedepankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan.
Oleh sebab itu, sambungnya, praktik impor komoditas perikanan ilegal ini akan diusut sampai ke akar-akarnya.
“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Trenggono, kami akan tindak lanjuti temuan ini agar tidak mengganggu iklim usaha perikanan dalam negeri,” tegasnya.
Adin menjelaskan pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut. Praktik importasi komoditas perikanan secara ilegal ini ditengarai telah berlangsung lama.
Sebelumnya Menteri Trenggono juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 yang salah satunya mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk bagi usaha importasi komoditas perikanan.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
