Mendagri Sindir Kepala Daerah di Kepri Masih Tergantung Dana Transfer dari Pusat

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melontarkan sindiran kepada sejumlah kepala daerah di Kepulauan Riau (Kepri). Sebab, sampai hari ini masih ada yang tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan Tito usai memimpin rapat pengendalian inflasi dan pelaksanaan APBD di Hotel Marriot Harbourbay, Batam, Jumat (19/5/2023) lalu.

Pada kesempatan itu, Tito berpesan agar kepala daerah mempermudah investasi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Mantan Kapolri itu, awalnya menyebut enam kabupaten dan kota di Kepri yang belum maksimal menerima investasi. Dari enam itu Batam, menurut Tito, tidak termasuk di dalamnya.

“Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri masih tergantung pada transfer dana pusat,” ujar Tito, dilansir detik.com, Minggu (21/5/2023)

PAD Kota Batam, lanjut Tito, sudah lebih baik besar dari dana transfer pemerintah pusat. “Batam terbilang cukup baik karena PAD lebih besar daripada dana transfer,” ungkapnya.

Di Kota Batam, masih kata Tito, ada BP Batam. Sehingga investasi swastanya hidup. “Yang lain (kabupaten/kota), tolong investasinya dihidupkan. Baik investasi dalam negeri maupun luar. Termasuk menghidupkan sektor UMKM. Karena kabupaten/kota selain Batam tergantung sama transfer pusat,” tambahnya.

Tito juga memberikan saran kepada Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Anambas, dan Natuna agar memaksimalkan perizinan investasi. Ia meminta administrasi birokrasi yang berbelit agar dipangkas.

“Kita minta daerah yang belum memiliki pelayanan satu atap agar disegerakan. Seperti mengefektifkan mal pelayanan publik. Kepala daerah harus memastikan tidak berbelit perizinan,” imbuhnya.

Menurutnya bila pemerintah kabupaten/kota terlalu tergantung pada dana transfer pusat maka akan memperlambat perkembangan daerahnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu adanya lompatan atau inovasi dari setiap kabupaten/kota di Kepri untuk menarik investasi dan memastikan keamanan dan kejelasan investasi di daerah masing-masing.

“Itu susah membuat lompatan. Saya minta perhatikan kemudahan perizinan, kepastian kepada mereka, dan keamanan kepada mereka,” tegasnya.

Tito menilai, kondisi ekonomi terutama inflasi di Kepri cukup terkendali. Terlebih dengan angkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Artinya, harga barang dan jasa relatif terjangkau.

“Saya berterima kasih kepada kepala daerah di Kepri karena inflasi di April terkendali di bawah nasional. Nasional 4,33 persen,” ujarnya.

(*/ade)